Menjaga Idealisme dan Sikap Kritis

Oleh Yakobus Sila

Jack Sila

Yakobus Sila, Warga Anaranda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Tinggal di Jakarta Timur

Di Indonesia akhir-akhir ini, hampir semua hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi dan nepotisme selalu dijegal. Politik Tanah Air menghangat belakangan, terlepas dari kasus sentimental penistaan agama, juga disebabkan ketidaksukaan para koruptor terhadap upaya pemerintah untuk menjegal para koruptor, dan upaya pemberantasan praktik pungli (pungutan liar). Seolah-olah masih banyak orang yang bernafsu ingin menikmati hasil korupsi dan pungli sambil menyaksikan kemiskinan dan kemelaratan orang banyak.

Seperti diberitakan media online Floresa.co, Harian Umum Flores Pos yang mengkritik proyek ruas Jalan Nangaba-Pemo di Kabupaten Ende dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung. Sebagai surat kabar, sangat wajar jika Flores Pos bersikap kritis terhadap sebuah proyek yang menelan biaya sekitar Rp12,5 miliar dengan hasil yang sangat tidak memuaskan, asal jadi atau tidak berkualitas.

PT Novita Karya Taga tentu menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek jalan tersebut.  Dan pemerintah yang memberikan tender proyek tersebut seharusnya merasa bertanggung jawab atas protes masyarakat terhadap hasil kerja proyek jalan raya yang jauh dari kondisi memuaskan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 6 huruf (d) ditegaskan bahwa “pers nasional melakukan tugas pengawasan, kritik dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”. Pada huruf (e) ditegaskan bahwa “pers berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.

Sejauh berita yang disampaikan bukanlah berita bohong atau tidak sesuai fakta-fakta di lapangan, maka berita tersebut adalah benar dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. Karena itu, kolom “Bentara” Flores Pos yang mengkritik pihak-pihak terkait perihak kurang berkualitasnya proyek Jalan Nangaba-Pemo adalah berita yang benar dan sesuai fakta, dan tidak terdapat unsur pelanggaran kode etik jurnalistik. Pertanyaannya adalah mengapa sikap kritis Flores Pos dilaporkan ke Dewan Pers?

Membungkam Kritik

Hemat penulis, ada beberapa hal yang perlu dicatat dari intensi para pelapor. Pertama, membungkam sikap kritis pers. Tampak jelas bahwa upaya pelaporan tersebut adalah cara untuk menekan Flores Pos agar tidak boleh bersikap kritis terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan, apalagi ketidakadilan tersebut melibatkan pemerintah sebagai penguasa politik dan kapitalis sebagai penguasa ekonomi.

Kedua, proyek tersebut tentu melibatkan Pemerintah Kabupaten Ende alis Bupati Ende dan jajarannya sebagai lembaga eksekutif yang mengurusi pelaksaan pembangunan daerah. Tindakan melapor adalah bentuk sikap membentengi diri dari suara-suara kritis media yang konsisten menyampaikan informasi yang benar kepada publik sehingga publik bisa bersikap kritis terhadap sesuatu yang merugikan dan berbagai bentuk tindakan kesewenangan.

Proyek jalan yang memakan biaya sangat besar dengan hasil yang tidak berkualitas adalah tindakan kesewenang-wenangan yang sangat merugikan masyarakat dan negara. PT Novita Karya Taga selaku pemenang proyek tersebut harus segera mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Nangaba-Pemo atas keasal-asalan pengerjaan proyek tersebut.

Selain itu, pemerintah terutama Bupati Ende harus bersuara keras dan proaktif  menuntut PT Novita Karya Taga yang tidak mengerjakan proyek sesuai biaya Rp12,5 miliar. Sikap kritis Bupati Ende hanya mungkin terjadi kalau bupati sama sekali tidak terlibat atau melibatkan diri dalam konspirasi tersebut.

Karena itu, sikap pers yang mempertanyakan dan mengkritik pihak-pihak terkait proyek tersebut adalah sesuatu yang benar dan diatur undang-undang sehingga tidak boleh diintimidasi dengan melaporkannya ke Dewan Pers.

Tetap Kritis

Dari upaya melaporkan Flores Pos ke Dewan Pers yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung atas sikap kritis Flores Pos, maka dua hal bisa menjadi kesimpulan.

Pertama, pihak yang merasa tersinggung berasumsi bahwa pers tidak boleh atau tidak pantas bersikap kritis terhadap pemerintah. Itu berarti Flores Pos harus mengikuti arus umum, di mana masyarakat pada umumnya tidak sanggup mengkritik ketimpangan proyek Jalan Nangaba-Pemo.

Perlu diketahui bahwa pemerintah yang merasa kebal kritik adalah tipe pemerintahan feodalistik dan otoriter yang merasa diri paling benar dan paling bijaksana. Padahal dengan itu, mereka sebenarnya sedang menyimpan kebodohan dan kebusukan untuk diri sendiri dan orang lain yang mereka pimpin.

Model kepemimpinan seperti ini adalah model kepemimpinan kerdil yang menghambat pembangunan, menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Ini adalah model pemerintahan yang menutup diri terhadap transparansi pembangunan, dan menghambat sikap kritis masyarakat.

Proyek jalan raya yang memakan dana sangat besar dengan hasil yang asal-asalan adalah sesuatu yang pantas dipersoalkan dan  dikritik supaya tidak terjadi lagi sikap kesewenang-wenangan dari pemerintah dan pemenang proyek.

Kedua, dari persoalan tersebut, masyarakat Kabupaten Ende harus menyadari bahwa pemerintahan sekarang sangat anti korupsi dan sedang gencar mengejar, menangkap dan memenjarakan para koruptor. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan keuangan baik dana APBN maupun APBD harus dipertanggungjawabkan secara transparan untuk menghidari kerugian negara akibat praktik KKN.

Dengan demikian, masyarakat  harus mengawal dan berani bersikap kritis terhadap segala bentuk proyek atau praktik penyelewengan dalam bentuk apapun. Bahkan pemerintah saat ini pun, untuk membatasi ruang gerak para koruptor, sudah membuka website pengaduan terhadap praktik pungli dalam bentuk apa pun.

Segala laporan yang terkait Pungli bisa disampaikan https://saberpungli.id), atau laporan langsung melalui email ke lapor@saberpungli.id. Pemerintah pusat sudah menyediakan posko pengaduan tersebut, dan tugas masyarakat adalah melaporkan semua kejadian pengutan liar yang ditemukan.

Ketiga, dalam kasus penyimpangan dana proyek jalan raya tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diperjuangkan oleh pemerintah pusat melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo dengan praktik pemerintah daerah yang masih menggunakan logika otoriter dan feodalisme. Logika Nawacita yang menekankan revolusi mental mandeg oleh praktik kongkalikong pemerintah daerah yang menggunakan cara-cara lama untuk melanggengkan praktik korupsi dan pungutan liar.

Partisipasi Masyarakat

Belajar dari persoalan tersebut, masyarakat diharapkan semakin responsif dan kritis terhadap segala bentuk penyelewengan, korupsi dan pungli yang terkembang dalam masyarakat. Sistem birokrasi yang berbelit-belit dan penuh instrik menjadi lahan subur bagi para koruptor untuk melanggengkan perbuatan busuknya.

Sikap kritis tersebut akan membuat masyarakat bersama-sama dengan pemerintah mengawal penggunaan APBN dan APBN, sehingga semua dana yang dikucurkan tepat sasar dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sikap kritis Flores Pos adalah bentuk partisipasi masyarakat sipil (civil society) yang beradab (civilized) yang merasa turut berganggung jawab terhadap segala bentuk penyelewengan dan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Sebagai pers, Flores Pos mengemban tugas yakni melakukan pengawasan, kritik dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.*** (Kolom “Opini”, Flores Pos, 1 Desember 2016)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s