Ende Minta Kritik

kritik

Kritik

Oleh Avent Saur

Kita ini negara demokratis. Pastor, pendeta dan uztad bisa datang omong dengan pemerintah. Kita tidak bisa tunggu Bupati datang untuk memberikan penjelasan tentang TWA (taman wisata alam) Gunung Meja kepada kita masing-masing. Kita pun tidak bisa suruh Bupati untuk tidak boleh bangun TWA. Kalau Bupati disuruh untuk tidak boleh bangun, nanti dibilang Bupati hanya tidur saja (Flores Pos, 10 Desember 2016).Sipri Reda Lio

Kutipan ini terbilang panjang, tetapi demi kejelasan, sebaiknya harus demikian. Warga Republik Sialan ini termasuk warga komunitas politik lokal tahu bahwa Republik ini demokratis.

Dengan jalur yang wajar dan bermoral (tanpa intimidasi dan anarki), setiap warga negara memiliki hak bahkan kewajiban untuk menyalurkan aspirasi termasuk kritik terhadap dinamika penyelenggaraan komunitas politik.

Namun tidak semua (warga memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Ada yang hanya menggerutu, omong belakang-belakang istilahnya, ada yang berani blak-blakan, ada yang diam saja karena tekanan tertentu, ada yang sudah kebal dengan keburukan sehingga tidak merasakan ketidakadilan di baliknya.

Mayoritas warga demikianlah yang sering kali dipermainkan (direndahkan, diabaikan) oleh elite eksekutif (termasuk elite legislatif dan yudikatif).

Satu lagi, ada warga yang memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik persoalan, sekaligus berani mendukung atau memiliki nyali untuk mengkritik serta memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasinya. Kepada warga demikianlah, warga yang mayoritas tadi bersandar sepenuhnya.

Mereka yang memiliki kemampuan itu adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat, termasuk medianya. Mereka itu adalah mungkin seperti yang disebutkan oleh Sipri Reda Lio dalam kutipan di atas, sekalipun tidak sepenuhnya benar.

Inilah yang perlu disadari oleh para elite eksekutif di Ende ketika dengan “rendah hati” meminta kritik kepada masyarakat terutama media massa. Permintaan ini patut diapresiasi.

Namun kerendahan hati elite eksekutif Ende untuk meminta kritik masyarakat rasanya tidak sejalan dengan kerangka berpikir tentang substasi kekuasaan sebagai sebuah pengabdian.

Dalam pernyataan elite eksekutif Ende yang terwakili oleh Asisten I Sipri Reda Lio, masyarakat diminta untuk mendatangi Bupati untuk menyampaikan aspirasinya. Bukankah semestinya Bupati mendatangi masyarakat?

Bupati yang menunggu kedatangan rakyatnya di kantor dan di kursi kekuasaannya, itu disebut penguasa yang menguasai, penguasa yang dilayani, penguasa yang nyaman dengan kursinya, penguasa yang konseptual semata.

Sebaliknya Bupati yang mendatangi rakyat, itu disebut penguasa yang merakyat (menyadari bahwa kursi kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat – semboyan agung demokrasi kan?), penguasa yang mengabdi, penguasa yang melayani, penguasa mempersembahkan kursinya untuk rakyat.

Bupati yang merakyat tidak mendatangi rakyat pada saat-saat genting karena adanya bencana alam, atau pada saat-saat pesta gawi atau parade kebangsaan atau berikan makan leluhur, atau pertandingan sepak bola dan bola voli, balap motor atau saat peresmian kantor-kantor atau peringatan ulang tahun lembaga.

Bupati mendatangi rakyat untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan melihat langsung keadaan rakyat. Pakah Bupati Ende pernah melihat langsung kondisi masyarakat yang susah akan air, listrik, jalan dan reotnya bangunan sekolah, susahnya rakyat yang berjualan di pasar?

Kalau Bupati tidak mendatangi rakyat, dan rakyat tidak mendatangi Bupati, maka logis dan benar kesimpulan ini: “Bupati tidur” bukan? Jangan berkata “merakyat” tetapi berbuat “menunggu” rakyat mendatanginya.

Kita pun tidak bisa suruh Bupati untuk tidak boleh bangun TWA. Pernyataan ini meruntuhkan demokrasi. Rakyat suruh, perintah, larang Bupati itu tidak mungkin.

Yang sedikit mungkin adalah Bupati suruh, perintah, larang rakyat. Rakyat hanya bisa menyampaikan aspirasi. Dan itulah demokrasi.

Sipri Reda Lio rupanya memahami demokrasi dalam kerangka sistem birokrasi: atas suruh, bawahan harus ikuti. Kalau dilawan, maka akan dibuang. Itu sudah biasa dalam politik birokrasi kan?

Rakyat beraspirasi bahwa TWA itu tidak boleh dibangun lantaran tidak mendesak dan tidak bermanfaat bagi rakyat. Itulah demokrasi.

Ende minta kritik. Ketika kritik diberikan, malah ditolak? Kritik itu menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan ketika kritik itu didengarkan.*** (Kolom “Bentara” Flores Pos, 14 Desember 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s