Menyimpangkan Skala Prioritas

videotron

VIDEOTRON – Inilah videotron yang dipasang Pemda Ende di Gerbang masuk Bandara Aroeboesman Ende beberapa hari lalu. Gambar diambil, Rabu (14/12).

Oleh Avent Saur

Kebijakan pembangunan positif selalu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Sekalipun ada celah ataupun cela kecil (yang negatif) yang mungkin melekat erat pada kebijakan pembangunan positif, itu bisa diatasi dengan mudah. Namun sekiranya adalah jauh lebih baik kalau kebijakan pembangunan positif itu didasari oleh skala prioritas, maka celah ataupun cela kecil pasti jauh dari melekat padanya.

Bagaimana skala prioritas diperoleh? Pengambil kebijakan tentu lebih tahu caranya. Ia tidak bekerja sendirian. Ada konseptor, ada asisten, ada kepala-kepala instansi, ada stakeholders. Lebih baik lagi kalau pengambil kebijakan itu sendiri yang berada di depan para asisten.

Mendatangi rakyat untuk mendengarkan aspirasi rakyat, untuk menyaksikan langsung kebutuhan dan kepentingan rakyat, adalah gaya pemerolehan skala prioritas yang paling andal. Mendatangi rakyat akan membuat relasi vertikal penguasa dengan yang dikuasai menjadi rapat, spontan dan akrab. Bukan mustahil, rakyat yang mungkin sebelumnya lebih banyak diam atau hanya menggerutu saja ketika mendengar atau menyaksikan ke-error-an penguasanya, akan spontan bersuara lantaran penguasanya (pelayan politisnya) toh tampak berhati seperti hati mereka.

Di Jakarta, ini disebut blusukan. Toh di daerah kita, mungkin tidak selalu melakukan seperti itu. Tetapi paling tidak, itu ada. Atau kalau kadang, para asisten dan lain-lainnya bisa ditugaskan untuk hal itu. Dengan cara ini, pengambil kebijakan akan sangat tahu bahkan lebih mudah menentukan kebijakan apa yang diutamakan bagi pembangunan rakyatnya.

Namun dalam kenyataan, pengambil kebijakan sering kali melakukan hal yang justru tidak diinginkan rakyat. Ia secara sepihak dan otoriter mengambil sebuah kebijakan, lalu meminta rakyat yang mungkin protes atau tolak, untuk mendatangi penguasa di kantornya. Nah mengambil kebijakan yang sesuai dengan skala prioritas akan semakin sulit. Tentang hal ini, dalam Bentara edisi, 14 Desember 2016, ada pernyataan begini:

Bupati yang menunggu kedatangan rakyatnya di kantor dan di kursi kekuasaannya, itu disebut penguasa yang menguasai, penguasa yang dilayani, penguasa yang nyaman dengan kursinya, penguasa yang (dominan) konseptual (semata). Sebaliknya bupati yang mendatangi rakyat, itu disebut penguasa yang merakyat (menyadari bahwa kursi kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat – semboyan agung demokrasi kan?), penguasa yang mengabdi, penguasa yang melayani, penguasa mempersembahkan kursinya untuk rakyat.

Kekuasaan politik akan semakin memprihatinkan kalau pengambil kebijakan menunggu rakyat untuk datang ke kantornya, kalau pengambil kebijakan secara otoriter mewujudkan kebijakan atas dasar kemauan sendiri atau kelompoknya atau kemauan investor, bukan atas kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Tahukah tidak, adalah sudah biasa, yang mendatangi penguasa adalah orang-orang “atas” yang membawa proposal untuk pembangunan ini dan itu; adalah para mitra kerja sama, para pengawai BUMN, para investor dan pihak-pihak lain yang ingin menjalin kerja sama. Sedangkan rakyat, tentu tidak seperti itu. Bukan bohong, seorang teman yang mengurusi masalah sosial, pernah hanya sampai pada penerima tamu kantor bupati, lantaran masalahnya dinilai kurang penting. Padahal kalau mungkin diikuti dengan baik, seorang nenek penjual gorengan di Jakarta bisa bertemui Ahok sekadar untuk menjual gorengan. Luar biasa kan?

Yang terjadi pada pengambil kebijakan di sekitar kita di daerah ini, adalah penguasa bergabung dengan rakyat kalau ada iven-iven, pesta-pesta. Itu pesta rakyat, katanya. Rakyat pun larut dalam kesenangan, lalu lupa bahwa kebutuhan primernya belum terpenuhi. Ini namanya candu penguasa. Enak rasanya, tetapi sebetulnya tidak terlalu mendesak dibutuhkan.

Ada pun pembangunan positif yang primer, itu patut diapresiasi. Tetapi sering kali, kualitasnya rendah. Dikritik, tetapi tidak lekas diperbaiki. Nah ini sudah pada taraf mental buruk pengambil kebijakan. Muncul lagi akhir-akhir ini, kebijakan-kebijakan yang dari skala prioritas terbilang rendah: Taman toleransilah, videotronlah. Antara bupati, rakyat dan skala prioritas hendaknya menjadi satu-kesatuan dalam pengabdian politis.*** (Kolom “Bentara” Flores Pos, 17 Desember 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s