Penjabat Publik Harus Terima Kritik

kritik

Berita Flores Pos, 23 Februari 2017

  • Viktor Nekur: Bupati Ende Lumpuhkan Kritik Rakyat

Oleh Silvano Keo Bhaghi

Ende, Flores Pos — Setiap penjabat publik mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat mesti menerima semua kritik warga. Bersedia menerima kritik masyarakat adalah salah satu hal yang harus disadari oleh para penjabat publik.

Hal ini disampaikan oleh Pengacara, Viktor Nekur, kepada Flores Pos, Rabu (22/2). Tanggapan Nekur disampaikan sehubungan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik Bupati Ende, Marselinus Petu oleh tiga warga Ende.

Marsel Y.W. Petu

Bupati Ende Marsel Y.W. Petu

Salah satu warga Ende yang dilaporkan Bupati Ende Marsel Petu adalah Redaktur Pelaksana Flores Pos dan Ketua Kelompok Kasih Insanis/KKI Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa, Pater Avent Saur SVD.

Nekur mengatakan, dengan melaporkan tiga warganya sendiri, Bupati Marsel Petu menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak bisa disentuh.

Menurutnya, dengan fakta adanya laporan itu, masyarakat kurang memiliki keberanian lagi untuk melakukan kritik terhadap pemerintah.

“Pertanyaannya, mengapa kritik disampaikan melalui Facebook? Sebab masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, koreks atau komentar tentang kebijakan pemerintah yang melukai rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Nekur mengatakan, kalau ada laporan, hal pertama yang harus dilakukan pihak terlapor adalah membuktikan, apa yang tertulis dalam Facebook benar adanya.

Selanjutnya, hal kedua adalah pihak terlapor harus meyakinkan diri, apa yang mereka lakukan adalah bagian dari hak rakyat untuk melakukan kritik dan pengawasan terhadap semua proses pembangunan yang menggunakan uang masyarakat.

“Jangan hanya karena laporan ini, keberanian masyarakat untuk memberikan kritik dilumpuhkan,” katanya.

Nekur mengatakan, ia sangat menyayangkan sikap Bupati Ende Marsel Petu yang melaporkan warganya sendiri. Sebab, menurutnya, kalau ada kritik warga, Bupati Marsel Petu dapat mengundang para pengkritik untuk melakukan diskusi tentang persoalan.

“Saya sangat sayangkan sikap Bupati Ende,” katanya.

Nekur mengharapkan, masyarakat Kabupaten Ende tetap berpegang teguh pada UUD 1945. Menurutnya, salah satu pasal UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapat.

“Menurut saya, kasus ini harus diproses secara transparan,” katanya.

Segera Diproses Hukum

Pater Avent Saur SVD di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Ende, Selasa (21/2), mengatakan, kasus dugaan pencemaran nama baik Bupati Marsel Petu oleh dirinya mesti segera diproses dan diungkap ke publik agar publik mengetahui status dan perkembangan kasus itu.

Menurutnya, polisi mesti segera memproses hukum kasus ini karena sudah menjadi isu yang nyata di tengah masyarakat.

“Dengan memproses hukum dan membuka kasus ini, publik bisa tahu, siapa melaporkan siapa. Isu pencemaran nama baik itu sangat nyata,” katanya.

Pater Avent mengatakan, selama ini, dirinya menanti surat laporan resmi dari pihak kepolisian. Akan tetapi hingga sekarang, surat laporan itu belum kunjung ia terima.

Hargai Proses Hukum

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Flores Pos, Pater Steph Tupeng Witin SVD, mengatakan, pihak teradu menghargai proses hukum di tangan polisi yang independen untuk menuntaskan kasus ini.

Menurutnya, ada banyak dugaan rakyat, polisi bersekongkol dengan Bupati Marsel Petu untuk mengontrol suara-suara kritis yang mengontrol kekuasaan.

“Kami berharap polisi memproses hukum dan mengungkap kasus ini secara terbuka ke publik. Salah besar kalau kasus ini diselesaikan dengan datang meminta maaf kepada kekuasaan. Penjabat publik mesti dididik melalui proses hukum bahwa kritik terhadap kinerja penjabat publik adalah sesuatu yang niscaya dan harus dilakukan oleh siapa pun,” katanya.

Penyelidikan dan Pulbaket

Kasat Reskrim Polres Ende, Jimmy Oktavianus Noke, mengatakan, kasus dugaan pencemaran nama baik Bupati Marsel Petu masih berupa aduan dan berada dalam tahap penyelidikan.

Menurutnya, jika berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terdapat indikasi tindak pidana tertentu, maka polisi akan membuka kasus itu dengan nomor laporan resmi dan memproses hukum.

“Kasus itu belum ada laporan bernomor. Kami masih sebatas dengar laporan pengaduan. Jadi, intinya, memang ada pengaduan kasus, tetapi belum terdaftar sebagai laporan bernomor,” katanya.*** (Flores Pos, 23 Februari 2017)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s