Kritik adalah Bentuk Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan

demokrasi-kritik

  • Pemimpin Harus Tahan Banting

Oleh Frans Obon

Ruteng, Flores Pos — Kritik massa rakyat terhadap program pembangunan pemerintah daerah harus dipandang dalam konteks partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Karena itu, para pemimpin daerah harus mampu menerima semua bentuk kritik yang disampaikan masyarakat.

Romo Bone Rampung

Romo Bone Rampung

Hal itu disampaikan Romo Bone Rampung, Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santo Paulus Ruteng, di ruang kerjanya, Kamis (23/2).

“Seorang pemimpin harus tahan banting terhadap kritik yang disampaikan masyarakat tentang semua kebijakan pembangunan. Kritik adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar semua perencanaan dan proses pembangunan bisa berjalan dengan baik,” kata Romo Bone.

Kritik muncul, menurut Romo Bone, sebagai konsekuensi logis dari perbedaan dalam hal melihat dan memilih prioritas pembangunan yang diambil pemerintah.

“Rakyat menginginkan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu digunakan bagi kepentingan rakyat. Karena APBD itu menyangkut kepentingan rakyat, maka secara logis juga rakyat memiliki hak untuk ikut membicarakan penggunaan dan alokasinya,” kata Romo Bone.

Mengapa Benturan Pemikiran?

Menurut Romo Bone, terjadinya benturan pemikiran dan pandangan antara rakyat dan pemerintah disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan skala prioritas pembangunan. Rakyat menghendaki agar penggunaan dana APBD sungguh menjawabi kebutuhan riil masyarakat, tetapi ada kebijakan tertentu yang diambil pemerintah tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat, sebaliknya “hanya untuk senang-senang”.

“Pangkal perbedaan pandangan itu terletak pada perencanaan dan penentuan skala prioritas pembangunan. Hal itu bisa dimengerti. Karena itu, mestinya pemerintah merasa bersyukur bahwa masyarakat bisa berbicara mengenai pembangunan. Makin banyak mata yang melihat kinerja pemerintah, malah makin baik,” katanya.

Karena  itu, menurut Romo Bone, keliru bila pemerintah tidak menerima jika masyarakat berbicara kritis. Pemerintah mesti bersikap bijaksana terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat.

Romo Bone juga mengatakan, rakyat sering omong apa adanya. Rakyat mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah. Di situ pemerintah harus pahami psikologi masyarakat.

Rakyat Sadar Akan Haknya

Jika rakyat ikut mewacanakan kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah, katanya, hal itu memperlihatkan bahwa rakyat kita sudah sadar akan haknya. Hak politiknya untuk terlibat di dalam pembangunan. Hal itulah yang harus disyukuri oleh pemerintah.

“Apakah pemerintah mau agar rakyat mengatakan iya-iya saja. Jika rakyat hanya iya-iya saja, maka hal itu sangat tidak sehat dalam kehidupan demokrasi,” katanya.

Kalau ada rakyat yang berbicara di luar batas menurut penilaian pemerintah, maka pemerintah harus bisa memahaminya. Sikap seperti inilah yang diminta dari pemerintah sehingga tidak mudah “mengkriminalkan” kritik yang disampaikan masyarakat.

“Pemerintah harus bisa maklumi bahwa ada rakyat yang bicara di luar batas tertentu, tetapi tidak bisa pula pemerintah menempatkan perkataan rakyat itu dalam kotak-kotak tertentu. Kalau rakyat omong begini, masuk dalam kotak ini, kalau omong begitu, masuk di kota sana,” katanya.

Jauh lebih penting, bila rakyat bersikap kritis terhadap program pembangunan pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan politik kita berhasil.

“Sebaliknya jika rakyat apatis terhadap pembangunan, maka pendidikan politik sebenarnya tidak terjadi. Kita membutuhkan suara alternatif dalam masyarakat terutama menyikapi kebijakan pembangunan pemerintah,” katanya.

Apatisme Sosial

Sebagamana diberitakan sebelumnya, sikap apatisme sosial dalam masyarakat masih kuat sehingga sering kali masyarakat tidak bisa menuntut hak-hak politiknya kendati dilanggar dan tidak terpenuhi dalam proses pembangunan yang ada.

 

romo-martin-chen

Romo Martin Chen

Romo Martin Chen, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng mengatakan, kehidupan politik di Flores belum memperlihatkan kemajuan yang berarti karena kesadaran kritis masyarakat masih lemah.

Ada banyak contoh yang memperlihatkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran kritis mengenai hak-hak politik mereka.

“Kesadaran kritis masyarakat kita di Flores dan Lembata masih sangat lemah. Misalnya, dalam perjuangan tolak tambang, masyarakat bersikap apatis. Demikian pula dalam perjuangan Pantai Pede. Padahal Gereja memperjuangkan hak-hak mereka. Tetapi mereka sendiri menonton.”

“Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik mereka masih rendah. Kita memobilisasi massa dari luar, sementara masyarakat setempat masa bodoh,” kata Romo Martin Chen di ruang kerjanya, Selasa (1/2).

Romo Martin menegaskan, masyarakat baru bergerak kalau masalah tersebut langsung berkaitan dengan kepentingannya.

“Jadi sejauh tidak kena secara langsung, dia tidak mau repot. Saya lihat terjadi apatisme sosial yang kuat dalam masyarakat kita,” katanya.

Gampang Dipermainkan

Selama masyarakat bersikap apatis seperti ini, kata Romo Martin, maka tidak heran mereka gampang sekali dipermainkan oleh birokrasi atau para pejabat yang tidak memihak kepentingan rakyat.

“Memang kita memerlukan pendidikan kritis, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, dan kelompok-kelompok khusus. Pendidikan kritis itu perlu diberikan secara khusus kepada kaum muda kita supaya mereka bisa memperjuangkan hak-hak politiknya,” tuturnya.

Menurut Romo Martin, kita memerlukan gerakan sosial yang kontekstual dan konkret sehingga dengan gerakan bersama itu masyarakat kita mulai sadar mengenai hak-haknya baik hak politik, sosial budaya maupun hak ekonomi.

“Dalam persoalan sosial ekologis, misalnya, sangat diperlukan gerakan nyata dan konkret. Kita memerlukan gerakan bersama dalam jejaring kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, bahkan lintas agama,” kata Romo Martin.*** (Flores Pos, 24 Februari 2017. Judul asli berita ini: Kritik adalah Bentuk Partisipasi)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s