Pemerintah dan DPRD Akui Belum Sentuh Masalah ODGJ di Ende

bongkar-kandang

(Dari kanan ke kiri, bukan baju merah), Ketua DPRD Ende Hery Wadhi, Wabup Ende Djafar Achmad, Ketua Komisi III DPRD Ende Yulius Cesar Nonga, Kadis Sosial Ende Yeremias Bore, berpose bersama ODGJ Nuel (tengah duduk bukan baju merah) dan kru KKI Peduli Orang dengan Gangguan jiwa, usai pembongkaran kandang ODGJ di Kampung Nuamere, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Sabtu (25/2).

Oleh Anton Harus

Ende, Flores Pos — Pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende mengakui bahwa pihaknya belum menyentuh secara signifikan masalah penderitaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Kabupaten Ende.

Karena itu, pihaknya merasa didorong oleh Kelompok Kasih Insanis (KKI) Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa yang mengundang pelbagai pihak untuk memikirkan bersama solusi terhadap masalah kemanusiaan ini.

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Ende Djafar Achmad dan Ketua DPRD Ende Hery Wadhi pada kegiatan pembongkaran kandang ODGJ, Sabtu (25/2).

Pembongkaran kandang ODGJ dilakukan di Kampung Nuamere, Lorong Gua Maria, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Pertama KKI pada 25 Februari 2017. Pembongkaran kandang ODGJ dikemas dalam acara kampanye kesehatan jiwa dengan tema “Bebas Pasung, Bebas Stigma”.

ODGJ yang dimaksud menderita gangguan jiwa sejak tahun 1991. Ia dipasung sejak 1993 hingga akhir Desember 2016. Dalam kondisi lumpuh, ia tinggal di rumah berukuran 2 x 1,5 meter, semacam sebuah kandang, yang tidak manusiawi.

Selain Wabup Djafar Achmad dan Ketua DPRD Ende Hery Wadhi, hadir pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Ende Julius Cesar Wonga yang membidangi masalah sosial dan kesehatan masyarakat.

Hadir juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende Yeremias Bore bersama staf dan pihak Dinkes Ende, RSUD Ende serta puskesmas.

Selain itu, hadir juga para lurah, kru KKI, keluarga ODGJ dan warga Kampung Nuamere, aparat Kepolisian Sektor Wolowona dan Kepolisian Resor Ende, kru Kelompok Widow-wati Ende, Pastor Rekan Paroki Roworeke Romo Egi Parera, dan undangan lainnya.

Belum Ada Kebijakan

Sebelum pembongkaran kandang ODGJ, Wabup Djafar mengatakan, harus diakui secara jujur bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan khusus terkait masalah orang dengan gangguan jiwa di Ende. Karena itu, Djafar berkomitmen untuk memikirkan secara bersama solusi terhadap masalah tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi kepada KKI Ende yang telah mendorong pemerintah untuk segera mengambil kangkah konkret terkait masalah ini. Rumah untuk ODGJ terasa cukup mendesak untuk dibangun di Ende.

“Saya meminta camat dan lurah untuk mendatakan ODGJ di wilayahnya masing-masing agar kita segera mengambil jalan keluar terhadap masalah ini,” katanya.

Pihaknya akan mendorong dinas terkait untuk memikirkan bersama masalah kemanusiaan ODGJ. Selain itu, pemerintah daerah mendorong pemerintah desa yang memiliki dana dengan jumlah yang cukup untuk pembangunan desa, dan dana itu juga mesti dialokasikan untuk mengatasi masalah ODGJ.

“Mereka adalah rakyat yang berada di bawah tanggung jawab negara. Kami akui bahwa negara kurang mengurus masalah kemanusiaan ini. Kami berterima kasih kepada KKI yang telah menginspirasi pemerintah dalam penanganan masalah ini,” katanya.

DPRD Baru Tahu

Sementara itu, Ketua DPRD Ende Hery Wadhi mengakui bahwa dirinya baru mengetahui KKI saat mengikuti kegiatan bazar di kompleks rumah Mama Mia Gadi Djou (Woloweku, Ende) beberapa waktu lalu. Hasil kegiatan bazar itu diperuntukkan bagi kepentingan KKI terkait masalah ODGJ di Kabupaten Ende.

Usai itu, katanya, pada Oktober 2016 lalu, Ketua KKI Pater Avent Saur SVD menemui dirinya di Kantor DPRD Ende untuk mengundang DPRD mengambil bagian dalam kegiatan memaknai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Namun undangan itu belum dipenuhi lantaran memiliki agenda lain.

“Baru kali ini, saya terlibat dalam kegiatan KKI. Tampaknya sangat luar biasa. Patut dibanggakan, kawan-kawan telah memilih jalur ini untuk berbakti kepada negara. Kami akan mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ODGJ di Kabupaten Ende,” katanya.

Menurutnya, pihak Dinas Sosial Kabupaten Ende memang sedikit membantu KKI selama ini. Namun pihaknya dan pemerintah akan memikirkan kebijakan formal terkait masalah ODGJ.

Seturut kapasitasnya sebagai wakil rakyat, dirinya akan bersama KKI mengambil kebijakan yang menyentuh masalah ODGJ. Karena itu, pihaknya meminta KKI untuk segera memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPRD untuk dibahas bersama.

“Dari kegiatan HUT Pertama KKI, kiranya ada rekomendasi yang disodorkan kepada kami untuk selanjutnya akan kami bahas,” katanya.

Bantu Antar ODGJ

Pendiri dan Ketua Kelompok Kasih Insanis (KKI) Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa, Pater Avent Saur SVD, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Ende telah membantu KKI selama ini terutama memberikan fasilitas transportasi berupa mobil untuk mengantar ODGJ ke Panti Rehabilitasi Renceng Mose di Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Bantun ini, menurutnya, tentu belum cukup untuk kerja dan tanggungan KKI yang lumayan besar.

“Pemerintah belum memiliki anggaran untuk biayai perawatan ODGJ di panti. KKI tanggung semuanya, dan itu sangat mahal. Tapi apa pun yang terjadi, KKI tetap menjalankan kewajiban moral kemanusiaan ini,” katanya.

Pengaduan Bupati Ende sebagai Penghalang

Sementara di sela-sela kegiatan tersebut, Pater Avent mengatakan bahwa KKI akan tetap mendorong pemerintah untuk memikirkan kebijakan khusus demi mengatasi masalah ODGJ di Kabupaten Ende.

Marsel Y.W. Petu

Bupati Ende Marsel Y.W. Petu

Ada pun tantangan yang dialami KKI selama ini, kata wartawan dan aktivis kemanusiaan ini, salah satunya adalah masalah hukum terkait pengaduan ke penegak hukum oleh Bupati Ende Marsel Petu terhadap Ketua KKI dengan dugaan pencemaran nama baik. KKI tentu sangat menyesalkan sikap Bupati Ende yang dirasakan oleh KKI sebagai penghalang kerja kemanusiaan KKI.

Menurut Pater Avent, dirinya mengkritik Bupati Ende karena kebijakannya yang tidak memperhatikan prioritas pembangunan di Kabupaten Ende. Sementara masalah ODGJ semakin menjadi-jadi di Ende.

“Bupati minta saya untuk meminta maaf kepada beliau sebagaimana diberitakan Pos Kupang, 5 Januari 2017. Kalau ini masalah pribadi dan berkaitan dengan kepentingan pribadi saya, maka saya pasti sudah pergi meminta maaf. Tapi karena ini masalah publik, maka saya ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Pater Avent meminta pemerintah untuk secara serius mengatasi masalah ODGJ di Ende.

“Saya perhatikan ODGJ karena mereka adalah sesama saya sebagai manusia. Tapi pemerintah perhatikan ODGJ karena mereka adalah rakyat yang mesti diurus oleh negara,” tegasnya.*** (Flores Pos, 2 Maret 2017)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s