Senja Kala Bupati Antikritik

Oleh Peter Tan

tolak-diam

Tiap gagasan luhur butuh sebuah cemoohan.Goenawan Mohamad

Kita tahu, tak ada kemajuan tanpa kritik. Manusia tidak pernah benar kalau ia belum terbukti salah. Soalnya, kita lebih suka menghadapi kritik secara sentimental sebagai momok bagi status quo ketimbang diterima secara rasional sebagai “adanya kebenaran lain yang mungkin.”

“Kritik dan seni mendengarkan kritik adalah dasar dari setiap kema­sukakalan.” Kalimat ini dicetuskan Karl Popper, Filsuf Austria, dalam salah satu karya termasyhurnya, Conjectures and Refutation: The Growth of Scientific Knowledge.

Dengan kalimat tersebut, Popper menyerang kecenderungan psikologis untuk membenarkan diri pada manu­sia, terutama pada sejumlah pemimpin politik dan agama, yang menurutnya “menghambat kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial”.

Rumusan negatif pernyataan Popper di atas adalah “antikritik adalah dasar dari setiap ketidakmasukakalan”. Siapa yang tidak mendengarkan kritik, se­sung­guhnya sedang mempertontonkan kepada publik suatu ketidakma­suk­akalan. Secara epistemologis, antikritik bertentangan dengan nalar publik, yang berarti pula “irasional dan patologis” secara sosial dan politik.

Awal Januari 2017, media Pos Kupang menampilkan berita tentang Bupati Ende, Marsel Petu melaporkan tiga warga ke polisi. Alasan Bupati Marsel Petu melapor­kan tiga warganya ke polisi karena warga dinilai telah melakukan pencemaran nama baiknya sebagai Bupati Ende me­lalui media sosial Facebook (Pos Ku­pang, 5 Januari 2017). Salah satu dari tiga war­ga itu adalah Pater  Avent Saur SVD, pastor wartawan Flores Pos dan pastor aktivis kemanusiaan Kelompok Kasih Insanis (KKI) Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Terhadap delik aduan pencemaran nama baik sebagai bupati itu, kolom Bentara media Flores Pos dengan jelas menulis judul: “Bupati Ende Polisikan Suara Kritis” (Flores Pos, 22 Februari 2017). Dengan delik aduan pencemaran nama baik sebagai bupati, Bupati Ende Marsel Petu dinilai bersikap antikritik dan membungkam suara-suara kritis masyarakat.

Jika ditautkan dengan pernyataan Popper di atas, dengan sikap antikritik itu, pejabat publik bersangkutan sesung­guh­nya sedang mempertontonkan kepada publik sesuatu yang tidak bisa diterima oleh nalar atau akal sehat publik masyarakat yang demokratis.

Kritik dan Ruang Publik

Agar pembaca mengetahui jelas di mana letak objektivitas tulisan Pater Avent Saur yang berjudul “Bupatiku Error?” dalam akun Facebook-nya dan di mana letak “ketidaktepatan” Bupati Ende merespons tulisan tersebut, kita perlu memahami distingsi antara ruang publik dan privat.

Dari perspektif filsafat politik, ruang publik dan ruang privat bukan kategori empiris atau ruang fisik seperti dalam konsep Aristoteles. Filsuf Hannah Arendt menyuling observasi Aristoteles itu ke taraf abstraksi dan mengubah­nya menjadi kategori politis.

Isi kon­sep ruang bukan lagi ruang fisik-em­piris, melainkan modus sosialisasi atau tema pembicaraan. Sibuk berde­bat tentang rasa ayam panggang atau kecantikan para artis dalam suatu wacana publik tentu salah karena itu bukan “soal publik” melainkan “urus­an privat”, sekalipun dibicarakan di parlemen atau gedung DPR(D).

Sebaliknya, diskusi penyalahgu­naan kekuasaan dan ketimpangan kebijakan publik dinilai valid secara politis karena soal itu adalah “masalah publik”, sekalipun dibicarakan di ruang privat seperti kafe, literary salon, pub atau rumah bordil.

Konsep ruang publik, menurut Habermas, lahir ketika sejumlah kriti­kus sastra, filsafat dan politik pada abad ke-18 di Inggris dan Jerman ber­diskusi tentang persoalan publik di ka­fe dan pub. Kafe atau pub menjadi ruang publik karena tema pembica­raan bercorak publik, sekalipun secara fi­sik-empiris, kafe dan pub terkategori sebagai ruang privat.

Objektivitas (kebenaran) isi tulisan Pater Avent Saur di akun Face­book­nya bisa diukur dari ketepatan memahami distingsi ruang publik dan ruang privat itu. Substansi tulisan tersebut adalah kritik tajam terhadap Bupati Ende (kolom Bentara, media Flores Pos, 22 Februari 2017). Tetapi bukan “persoalan privat”(warna kulit, keluarga, hobi, agama dan lain-lain) bupati yang dikritik melainkan “persoalan publik” dan “jabatan publik” yang dipercaya­kan oleh masyarakat.

Persoalan publik tersebut adalah dua proyek mercusuar yang miskin substansi dan nilai guna untuk rakyat, antara lain (1) pemba­ngunan Bukit Kerukunan, Taman Toleransi dan Taman Wisata Alam yang berpotensi merusak keutuhan ekosistem Gunung Meja dan mema­kan biaya Rp2 miliar di tengah masya­rakat yang masih miskin. (2) Pembelian videotron seharga Rp773 juta yang menuai protes keras dari publik Ende yang kritis.

Jadi, yang dipersoalkan bukan “moralitas privat” bupati, melainkan “moralitas publik”-nya yaitu kewajiban dan tanggung jawab etis terhadap bonum commune, kese­jahteraan semua masyarakat.

Artinya, di mana saja, entah di ru­mah bordil, pub, kafe, termasuk di akun media sosial Facebook, masalah penyalah­gunaan kekuasaan (korupsi) dan kebijakan publik yang merugikan ekosistem dan masyarakat, valid dibicarakan.

Status privat ruang-ruang empiris itu dan Facebook tidak serta merta mengubah masalah publik menjadi tema privat yang haram untuk dikritik. Facebook sendiri adalah ruang privat serentak ruang publik. Facebook disebut “ruang publik” karena dia terakses kepada publik, transparan dan terhubung ke semua orang di seluruh dunia. Itu berarti, baik dari perspektif ruang publik sebagai ruang fisik-empiris maupun sebagai model sosialisasi dan tema pembicaraan, tulisan Pater Avent Saur mengan­dung objektivitas tak terbantahkan. Isi tulisan dan tempat tulisan itu di­tuangkan tidak menyalahi dan malah sangat mendukung etika komunikasi publik, nalar publik, demokrasi dan politik.

Berdasarkan analisis itu, kita patut bertanya, dalam hal apa tulisan tersebut dinilai mencemarkan nama baik pribadi dan jabatan publik Bupati Marsel Petu?  Berdasarkan distingsi ruang privat dan publik tersebut, kiranya masyarakat menemukan dan memahami alasan mengapa delik aduan pencemaran nama baik sebagai bupati itu dapat dinilai “inkonteks­tual, tidak tepat, error, salah sasaran dan mengacaukan nalar publik, serta berpotensi mengancam demokrasi”.

Kritik dan Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani demos (masyarakat) dan kratein (memerintah). Dalam praktik demokrasi kini, demos tidak bermakna tunggal, tetapi ganda. Jika kita mencermati kenyataan, demos terpolarisasi ke dalam beberapa jenis masyarakat.

Pertama, demos sebagai mob yaitu masyarakat yang mudah dihasut oleh uang, isu-isu primordial seperti agama, suku dan ras serta sentimen-sentimen. Mob tidak memakai rasionalitas kritis dalam berpolitik sehingga gampang ditipu dan dihasut untuk bertindak bodoh dan anarkis demi kepentingan elite politik. Dan yang kedua, demos sebagai masyarakat yang patuh kepada kekuasaan.

Dua model masyarakat ini: (1) Taat terha­dap kekuasaan karena tidak memiliki daya kritis dan pengetahuan tentang politik. (2) Taat terhadap kekuasaan bukan karena tidak berpengetahuan luas tentang politik, melainkan karena kepintaran, pengetahuan dan daya kritisnya sudah digadaikan oleh uang atau jabatan politik. Mereka ini “kaum pintar” yang memelihara jenis intelek­tualitas yang disebut technical intelligentsia.

Ketiga, demos sebagai masyarakat dengan apatisme politik. Mereka tidak peduli pada persoalan-persoalan poli­tik. Sejauh persoalan politik, misalnya korupsi atau kebijakan publik yang timpang, tidak merugikannya secara pribadi dan langsung, persoalan politik itu tidak perlu dihiraukan.

Keempat, demos sebagai masyara­kat yang kritis terhadap kekuasaan. Mereka ini memakai nalar sehat dan nalar kritis dalam berpolitik. Jumlah me­reka tak banyak. Mereka mengem­bangkan jenis intelektualitas yang disebut humanistic intellectual, yang secara diametris bertentangan dengan technical intelligentsia.

Humanistic intellectual sering tidak disukai karena nafsu-nafsu pembongkaran dan penelanjangan paradig­matik terhadap masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi.

Dari empat jenis demos ini, pemimpin antikritik tentu saja lebih senang dengan demos pertama, kedua dan ketiga, yaitu masyarakat yang bodoh, apatis terhadap persoalan politik, mudah dihasut serta tunduk terhadap kekuasaan.

Sebaliknya, pemimpin “mengutuk” habis-habisan demos keempat yaitu masyarakat yang pintar sekaligus kritis dan berani menelanjangi kemunafikan dan ketimpangan kekuasaan. Dengan sikap antikritik, sadar atau tidak, seorang pejabat publik sebetulnya sedang merasa takut “kalau-kalau masyarakatnya terlalu (pintar dan kritis) berpolitik”.

Pater Avent Saur adalah contoh warga masyarakat yang “pintar dan kritis” berpolitik. Karena itulah, ia menimbulkan rasa tak nyaman bagi pejabat publik yang antikritik.

Demokrasi yang Benar

Negara ini sedang berusaha membangun demokrasi yang benar. Kritik masyarakat terhadap kebijakan publik adalah bagian dari usaha itu. Agar selaras dengan usaha itu, para pejabat publik harus terbuka terhadap suara-suara kritis masyarakat atas kebijakan publik.

Proses demokrasi yang benar mulai berjalan ketika pemimpin politik berhenti bersikap dogmatis dan antikritik. Sebaliknya, proses demokrasi yang benar berhenti ketika pemimpin politik mulai bersikap dogmatis dan antikritik. Menjegal dan membungkam suara kritis warga adalah bentuk kemunduran dan pemunduran demokrasi.

Peter Tan

Peter Tan, Mahasiswa Pasca-Sarjana STFK Ledalero, Maumere

Dalam konteks itulah, delik aduan pencemaran nama baik sebagai bupati oleh Bupati Ende Marsel Petu yang dinilai sebagai pembungkaman suara-suara kritis warga, adalah sikap yang “inkontekstual, error, out of date, tidak cocok dan tidak berguna” untuk mewujudkan demokrasi otentik. Itulah “senja kala” seorang bupati atau pejabat publik yang antikritik di negara demokrasi ini.

Sikap positif yang semestinya ditunjukkan seorang pejabat publik, semisal Bupati Ende Marsel Petu terhadap kritik warganya adalah mengembangkan “moral falsifikasi” ala Popper: “saya mungkin salah dan Anda mungkin benar, dan dengan suatu ikhtiar, kita mungkin secara bersama-sama semakin mendekati kebenaran.”*** (Flores Pos, 2 Maret 2016)

Baca juga:

Polisi Mesti Segera Proses Hukum

Penjabat Publik Harus Terima Kritik

Kritik adalah Bentuk Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s