Kabag Umum Tidak Berhak Sampaikan Laporan

Foto berita Flores Pos, 9 Maret 2017

  • Nekur: Abdul Langga Tidak Bisa Wakili Perasaan Bupati Marsel Petu

Oleh Silvano Keo Bhaghi

Ende, Flores Pos – Terkait kasus Pater Avent Saur SVD yang diadukan Bupati Ende Marsel Petu melalui Kabag Umum Setda Ende Abdul Langga pada akhir Desember 2016 lalu dengan delik aduan pencemaran nama baik, hingga saat ini Polres Ende masih sebatas mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket).

Bupati Ende Marsel Petu

Sementara itu, Bupati Ende Marsel Petu sejauh ini belum memberikan sikap yang tegas, apakah melanjutkan untuk melaporkan secara resmi Pater Avent Saur dan dua warga Ende lainnya dengan delik aduan pencemaran nama baik atau menghentikannya.

Polres Ende sedang melakukan Pulbaket. Kalau ada delik aduan, wajib hukumnya untuk membuat laporan. Kabag Umum Setda Ende tidak berhak untuk menyampaikan laporan.

Kasat Reskrim Polres Ende, Jimmy Oktavianus Noke, menyampaikan hal itu kepada Flores Pos di Mapolres Ende, Kamis (2/3).

Noke mengatakan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi dengan Bupati Ende Marsel Petu sehubungan dengan desakan pelbagai elemen khususnya pihak terlapor untuk segera memproses hukum kasus pencemaran nama baik Bupati Ende.

Menurutnya, hasil konfirmasi dengan Bupati Ende, pelapor belum mau memberikan respons.

“Bupati Marsel belum ambil keputusan, apakah itu dilaporkan atau tidak. Kabag Umum tidak berhak untuk sampaikan laporan,” katanya.

Bukti Awal

Pengacara, Viktor Nekur yang dihubungi Flores Pos, Selasa (7/3) mengatakan, dari sisi hukum acara pidana, laporan kepolisian merupakan bukti awal dimulainya penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus oleh polisi.

Menurutnya, dengan belum adanya laporan resmi dari pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan, dalam hal ini Bupati Ende Marsel Petu, maka polisi belum bisa menerbitkan surat perintah penyidikan (SPDP).

Kalau sifatnya bukan laporan, lanjutnya, ada kemungkinan besar, pihak yang diadukan melaporkan kembali pihak yang melaporkan dalam hal ini Kabag Umum Setda Ende Abdullah Langga.

“Sebab, kita bertanya, posisi dan legalitas Abdul Langga untuk melaporkan tiga warga Ende dengan delik pencemaran nama baik sejauh mana?” katanya.

Perasaan Bupati Tidak Bisa Diwakili

Nekur mengatakan, Kabag Umum Setda Ende hanya bisa mewakili Bupati Ende dalam urusan tata kelola dan administrasi kepemerintahan.

Karena itu, Abdullah Langga sama sekali tidak berhak mewakili perasaan Bupati Ende untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik bupati oleh tiga warga Ende.

“Perasaan Bupati Ende bukan urusan Abdullah Langga. Perasaan pribadi tidak bisa diwakilkan. Jangan buat urusan kepemerintahan di lingkup Pemda Ende menjadi urusan pribadi,” katanya.

Nekur mengatakan, dirinya sangat menyayangkan tindakan Kabag Umum Abdullah Langga yang berani melaporkan pencemaran nama baik Bupati Ende.

Menurut Nekur, dengan melakukan hal tersebut, Abdullah Langga menjadikan ruang pemerintahan Kabupaten Ende sebagai milik pribadi.

“Hubungannya apa sampai Abdullah Langga laporkan pencemaran nama baik atas nama bupati?” katanya.

Nekur mengatakan, dengan melaporkan tiga warga Ende ke polisi melalui Kabag Umum Abdullah Langga, ada upaya Bupati Ende membunuh demokrasi masyarakat Kabupaten Ende. Ia menduga, ada agenda untuk membungkam suara kritis masyarakat.

“Kalau bupati tidak mau lanjutkan kasus ini, pikir baik-baik. Pihak yang dilaporkan bisa melaporkan balik Kabag Umum Abdullah Langga dengan delik pencemaran nama baik,” katanya.

Polisi Ayomi Masyarakat

Dalam menindaklanjuti suatu aduan atau laporan, polisi mesti mengayomi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Menurutnya, polisi tidak boleh mengambil langkah hukum hanya karena yang menyampaikan laporan adalah Kabag Umum Setda Ende Abdullah Langga.

“Jangan karena Abdullah Langga yang lapor, dibuat semacam pekerjaan negara. Polisi tidak boleh membeda-bedakan dalam bekerja. Bupati, Kabag Umum atau pastor harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” katanya.

Nekur mengatakan, polisi sebaiknya tidak usah berbuat apa-apa terlebih dahulu. Sebab, menurutnya, dugaan kasus ini belum dilaporkan secara resmi ke polisi.

“Ini kan hanya sebatas aduan. Hanya konsultasi,” katanya.

Nekur mengatakan, karena pencemaran nama baik merupakan delik aduan, maka pihak yang mengadu harus bersikap fair terhadap aduan.

Menurutnya, jangan sampai yang diadukan lebih pro aktif menuntut proses hukum ketimbang yang mengadu.

“Pengadu harus fair, mau diapakan dengan aduan ini? Jangan yang dituduh lebih pro aktif. Itu bukan sikap seorang negarawan,” katanya.*** (Flores Pos, 9 Maret 2017)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s