Kuitansi Dugaan Suap DPRD Ende Beredar di Medsos

Gambar berita cetak media Flores Pos, Rabu, 3 April 2017.

  •  Oskar: Bukti Kuat Dugaan Gratifikasi

Oleh Willy Aran

Ende, Flores Pos — Kuitansi dugaan gratifikasi atau kasus suap terkait pem­buatan Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal yang lahir dari inisiatif lembaga DPRD Ende pada tahun 2015 lalu, beredar luas di media sosial.

Tayangan kuitansi dengan nilai uang dugaan grati­fikasi sebesar Rp14.900.000 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Ende, Herman Joseph Wadhi, terse­but menjadi bukti kuat dugaan gratifikasi atau suap dari PDAM Ende ke lembaga DPRD untuk pembuatan Perda Penyertaan Modal. Dugaan suap ini telah diungkap ke publik oleh media dan telah men­jadi sorotan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Kota Ende sejak tahun 2015 lalu.

Sekjen Pusam Indonesia, Os­kar Vigator Wolo, kepada sejumlah wartawan di depan Kantor DPRD Ende, Selasa (2/5), mengatakan, beredarnya kuitansi di media sosial (Medsos) yang diposkan beberapa waktu lalu tersebut menjadi salah satu bukti kuat ter­kait dugaan gratifikasi atau suap yang diberitakan dan disorot oleh mahasiswa dalam aksi demons­trasi selama ini.

Kasus dugaan gratifikasi ini mesti dituntaskan agar memberi efek jera kepada pe­jabat yang lain dan menuntaskan proses hukum atas kasus dugaan suap dari Direktur PDAM Ende, Soedarsono, tersebut.

“Tayangan ini menguatkan dugaan yang ramai dibicarakan selama ini kembali menemui titik terang. Kita juga boleh bilang bahwa beredarnya kuitansi ini menguatkan dan membenarkan kasus gratifikasi atau kasus suap itu benar-benar terjadi.”

“Maka kita mengharapkan kasus ini harus dituntaskan karena telah terjadi sejak tahun 2015. Kita desak Polres Ende segera menuntaskan kasus korupsi di DPRD dan PDAM Ende ini. Polres Ende tidak boleh menghilangkan jejak kasus ini,” katanya.

Oskar juga mengata­kan, sejak dibuka ke publik melalui media massa, kasus ini pernah diambilalih oleh pihak Polres Ende pada masa Kasat Reskrim Abdurahman Aba Mean. Namun hingga saat ini saat Aba Mean meninggalkan Polres Ende, kasus dugaan suap angogta DPRD ini tidak mengalami perkembang­an yang signifikan.

Bahkan, katanya, saat merilis tunggakan kasus pada tahun 2016, kasus dugaan suap Direktur PDAM Ende kepada 8 oknum anggota DPRD, termasuk  3 pemimpin DPRD, ini tidak men­jadi salah satu tunggakan perkara di Polres Ende.

Menurut Oskar, de­ngan tidak ditanganinya kasus dugaan korupsi ini, maka publik yang kritis patut menduga ada konspirasi yang dibangun antara lembaga DPRD Ende dan Polres Ende.

Jika kasus ini tidak ditangani oleh pihak kepolisian, katanya, maka pihak pene­gak hukum lain yakni pihak kejak­saan bisa mengambil alih dan menutaskan kasus ini.

“Sejak diberitakan oleh media massa, kasus ini telah ditangani oleh pihak Polres Ende, dan Dirut PDAM Ende juga pernah diperiksa oleh pihak kepolisian.”

“Tetapi kasus dugaan ko­rupsi ini hingga saat ini tidak mengalami perkembangan. Maka pihak penegak hukum lain yakni pihak Kejaksaan Negeri Ende bisa mengambil kasus ini dan menun­taskanya,” katanya.

Upaya Penyuapan

Oskar mengatakan, jika dalam proses dugaan suap tersebut polisi tidak menemukan kerugian Negara, namun telah ada upaya penyuapan yang dilakukan antara dua lembaga ini yang berkaitan dengan jabatan.

Tindakan tersebut telah menanggar undang-undang dan mesti ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum agar memberikan efek jera kepada penjabat yang menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatanya.

Oskar mengingatkan pemerin­tah agar jika melakukan penyerta­an modal pada instasi tertentu, perlu dilakukan dengan cara yang benar dan menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar anggaran tersebut tidak dikurangi atau tidak dipang­kas demi kepentingan apa pun.

Tidak Tahu Tujuan Pengeposan

Ketua DPRD Ende, Herman Yosef Wadhi, yang dikonfirmasi se­be­lumnya oleh media mengatakan bahwa kasus dugaan gratifikasi pembuatan Perda Penyertaan Modal  ini telah diberitakan media dan disorot mahasiswa.

Menu­rut Wadhi, kasus ini juga telah dita­ngani oleh pihak kepolisian. Maka proses hukum selanjutnya ada di tangan pihak kepolisian.

Ketua DPRD Ende ini menga­takan bahwa ia juga tidak menge­tahui kepentingan apa di balik pengeposan kuitansi dugaan kasus suap Direktur PDAM Ende kepada 8 oknum anggota DPRD Ende, terma­suk 3 pemimpin DPRD Ende tersebut.

“Kasus dugaan gratifikasi ini disoroti media dan mahasiswa se­jak tahun 2015 lalu dan telah di­ambil oleh pihak kepolisian, maka proses hukumnya dilanjutkan oleh pihak kepolisian.”

“Saya tidak tahu itu tujuan apa dan untuk kepen­tingan apa dengan postingan (pengeposan) di Medsos,” katanya.*** (Flores Pos, Rabu, 3 Mei 2017)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s