Pemkab Ende Menunggak di Bulog Senilai Rp3,5 Miliar

Gambar berita cetak, Flores Pos, Kamis, 27 April 2017.

  • Bulog Hentikan Beras bagi PNS Ende

Oleh Anton Harus

Ende. Flores Pos — Pemerintah Kabupaten Ende masih menunggak biaya beras pegawai negeri sipil (PNS) pada Perum Bulog Subdivre Ende sebesar Rp3.553.419.120 atau Rp3,5 miliar. Tunggakan dari Pemkab Ende terhitung sejak Januari 2015 sampai de­ngan Maret 2017.

Terkait itu, Pe­rum Bulog Subdivre Ende meng­hentikan sementara pe­nyaluran beras bagi PNS atau ASN Ka­bupaten Ende terhitung sejak April 2017 hingga diselesai­kan­nya tunggakan selisih harga oleh Pemkab Ende.

Kepala Bulog Sub­divre Ende Guido XL Pareira me­nyampai­kan hal ini kepada war­tawan di ruang kerjanya di Ende, Selasa (25/4).

Menurutnya, perihal tunggakan selisih harga beras untuk kebu­tuh­an PNS lingkup Pemkab Ende de­ngan Bulog Subdivre Ende, itu telah di­sampaikan sejak tahun 2015 si­lam. Namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Ende.

Me­la­lui surat bernomor B.32.24B. 03.2017 tertanggal 29 Maret 2017, Bu­log Subdivre Ende menyatakan besaran tunggakan pembayaran selisih harga beras atas penyaluran beras PNS/ASN Pem­da Ende tahun 2015 sampai dengan 2017.

“Perlu kami beritahu bahwa Januari 2015 sampai dengan 2017, pembayaran harga beras PNS daerah oleh Pemda Ende kepada Perum Bulog Subdivre Ende masih menggunakan harga Rp8.047 per kilogram,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, masih terdapat kekurangan pembayaran harga beras PNS/ASN Otonom Kabupaten Ende dari Januari 2015 sampai Maret 2017 sebesar Rp3.553.419.120.

“Untuk tertib administrasi dan sambil menunggu proses pe­nyelesaian  tunggakan pembayaran selisih harga beras PNS/ASN, ma­ka terhitung mulai April 2017, untuk sementara waktu pe­nyaluran beras PNS Pemkab Ende dihentikan sampai diselesaikannya pembayaran tunggakan,” kata Gu­dio dalam surat yang juga diterima Flores Pos.

Ende Belum Jalankan Peraturan Menteri Keuangan

Guido Pareira mengatakan, pi­haknya hanya menjalankan tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Itu soal penyaluran dan perubahan harga ini berlaku untuk semua kabupaten di seluruh Indonesia.

Harga ini, lanjutnya, berlaku untuk semua kabupaten/kota, hanya Ende yang belum menyesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 tahun 2015 tentang tata cara pe­nyediaan, perhitungan, pen­cairan, dan pertanggungjawaban dana sub­sidi beras bagi masyarakat ber­pendapatan rendah.

Menurutnya, memang ada perbedaan pe­nafsiran tentang dasar hukum yang digunakan. Dalam PMK ini, Pasal 2 ayat (4) mengatur tentang  harga beras. Jadi semua berlaku sama.

“Sa­yangnya, sampai sekarang kami be­lum menerima balasan dari Pemkab Ende. Kami sudah bersu­rat sebanyak 4 kali. Bahkan surat terakhir sampai dengan sekarang belum dijawab,” katanya.

“Kami tetap akan berpegang pada keputusan ini dan sudah dikonsultasikan ke peme­rintah provinsi, pusat dan juga Perum Bulog Divre Kupang dan juga Perum Bulog Pusat. Tidak ada yang salah dalam penetapan harga ini. Di daerah lain tidak ada ma­salah, hanya di Kabupten Ende  yang bermasalah seperti ini.”

PNS Resah

Penghentian tunjangan beras membuat PNS resah. Sejumah PNS mengaku cukup resah dengan kebijakan penghentian tunjangan beras dan dialihkan dengan uang sejak April 2016.

Sejumah PNS yang minta namanya tidak dise­butkan, mengatakan, untuk saat ini mereka terpaksa mesti menyiapkan anggaran tam­bahan untuk membeli beras.

Menurut warga, penghentian tunjangan beras oleh pemerintah tidak ada pem­beritahuan lebih dulu. “Waktu teri­ma gaji, saya kaget karena ada kelebihan uang, ternyata itu uang tun­jangan beras. Untuk kami yang pegawai kecil beras itu masih penting. Mungkin untuk pegawai golonan besar bisa ditutup dengan berbagai tunjangan, tetapi untuk pegawai kecil tentu sulit.”

Apalagi patokan tunjangan beras itu jauh di bawah harga pasaran. Harga beras di pasar sekarang paling  mu­rah Rp10 ribu. “Sementara tun­jangan beras yang kami teri­ma ha­nya Rp8 ribu saja. Jadi mesti tam­bah lagi uang untuk beIi be­ras,” katanya.

Pertanyaan dari PNS

Kepala Bulog Subdivre Ende mengatakan, pihaknya mendapat banyak pertanyaan dari PNS Ka­bupaten Ende tentang penghen­ti­an penyaluran beras di Ende. Ia te­lah menjelaskan secara terbuka ke­pada PNS tentang tunggakan seli­sih harga yang terjadi.

“Saya sampaikan kepada PNS yang masih menghendaki adanya beras bahwa telah terjadi tung­gak­an selisih harga beras Bulog di Ende. Nilainya sudah cukup besar mencapai Rp3,5 miliar lebih,” katanya.

“Sebe­lum jumlahnya menjadi lebih be­sar, kita hentikan dulu sam­pai tunggakan yang ada diba­yar oleh Pemkab Ende.”

Tidak Ada Tunggakan

Kepala Badan Pengelolaan Ke­uangan dan Aset Daerah (BP­KAD) Kabupaten Ende, Abdul Syukur Mu­hammad, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (25/4), mem­bantah adanya tunggakan beras PNS ke Bulog Subdivre Ende.

Abdul Syukur mengaku, sejak April, Bu­log Subdivre Ende menghentikan pe­nyaluran beras untuk PNS di Pemkab Ende.

“Betul, Bulog sudah hentikan penyaluran beras untuk PNS di Ende. Suratnya kami terima 29 April 2017,” katanya.

“Tetapi perlu kami sam­paikan bahwa Pem­kab Ende tidak menunggak. Selisih harga ini terjadi karena Bulog menagih ke Pemkab Ende dengan dasar hu­kum yang berbeda dengan yang digunakan oleh Pemkab Ende,” kata Abdul Syukur.

Syukur mengatakan, untuk pem­bayaran beras PNS/ASN ke Bulog, Pemkab Ende menetapkan har­ga berdasarkan Keputusan Dir­jen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015, tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang bagi PNS/ASN.

Menurutnya, dalam Keputusan Dirjen Per­bendaharaan, harga yang ditetap­kan adalah Rp8.047 per kilogram sehingga Pemkab Ende siapkan anggaran sesuai dengan keputusan tersebut. Sementara Bulog menagih dengan PMK yang mengatur tentang tata cara penyediaan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jadi ada perbedaan dasar hukum dalam penetapan harga beras bagi PNS dan juga bagi masyarakat berpeng­hasilan rendah. Semua uang yang dipotong dari gaji PNS sudah lunas terbayar.

Jadi sesuai dengan ke­ten­tuan tidak ada tunggakan Pemkab Ende ke Bulog Subdivre Ende. “Kami juga sudah konsultasikan sampai ke Dirjen Perbendaharaan di Ja­karta dan KPKN Ende,” kata Syukur.

Abdul Syukur menambahkan, harga yang ditetapkan Bulog dalam suratnya bervariasi sejak tahun 2015. Harga untuk Januari-Maret 2015,  Rp8.325 per Kg, April-Desember 2015, Rp8.790 per Kg.

Tahun 2016 har­ga beras naik menjai Rp8.865 per Kg  dan terakhir harganya kembali turun menjadi Rp8.725 per Kg.

“Dengan selisih penetapan har­ga ini, terjadi selisih harga. Se­mentara kami di Pemda masih te­tap berpatokan pada keputus­an Dir­jen Perbendaharaan dengan harga beras untuk PNS/ASN sebe­sar Rp8.047 per Kg. Sam­pai sekarang belum ada per­ubahan,” kata Abdul Syukur.*** (Flores Pos, Kamis, 27 April 2017)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s