Sudah Buat Apa?

Ilustrasi bakal calon bupati-wakil bupati.

  • Konteks Politik

Bill Halan, Staf Pengajar Universitas Ciputra Surabaya, asal Flores Timur

Oleh Bill Halan

Posisi tawar seorang kandidat bupati atau gubernur saat ini, salah satunya diukur dari jawaban mereka atas pertanyaan “sudah buat apa?” Rumusan pertanyaan “sudah buat apa?” pada satu sisi bisa dinilai sebagai satu bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuktian dari seorang kandidat pemimpin terkait kemampuannya. Masyarakat akan lebih mudah memilih kandidat yang sudah bisa membuktikan bahwa ia sudah berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat.


Sebaliknya, masyarakat tidak mudah jatuh hati kepada kandidat yang memang belum bisa menunjukkan kepada masyarakat, terkait sumbangannya. Sebagai satu pertimbangan politik, kandidat-kandidat yang dianggap masyarakat belum berbuat apa-apa, justru rentan untuk (di)kalah(kan) dalam pertarungan politik.

Pada sisi yang lain, kita juga patut berdiskusi perihal indikator, konsekuensi dan kritik di balik pertanyaan “sudah buat apa?”.

Umumnya, ada dua indikator yang dipakai masyarakat untuk menilai seorang kandidat. Pertama, keterlibatan kandidat dalam hidup bermasyarakat. Kedua, hasil karya berupa pembangunan fisik.

Untuk kategori keterlibatan kandidat diukur melalui keterlibatan kandidat dalam rutinitas hidup bermasyarakat, keberpihakan kandidat terhadap masyarakat serta pemberdayaan yang dilakukan oleh kandidat kepada masyarakat tersebut. Untuk kategori keterlibatan ini, konsekuensinya adalah kandidat yang selama ini tidak tinggal di tengah masyarakat (menjadi perantau di tanah orang) kecil kemungkinan untuk memenangkan pertarungan politik di daerahnya.

Sementara itu, untuk hasil karya fisik, masyarakat mengukurnya melalui pembangunan fisik yang kasat mata, misalnya berupa pembangunan jalan, pembuatan lorong, pembuatan jembatan, pembangunan rumah ibadah dan lain-lain.

Untuk kategori kedua ini, kandidat yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki modal yang besar (kapital-duit), mereka yang memiliki akses kekuasaan untuk membuat kebijakan serta mereka yang pandai menjembatani pemilik modal dan masyarat kecil. Dalam hal ini, para incumbent, mereka memiliki posisi penting di legislative serta pemilik modal justru memiliki peluang yang besar untuk menang dalam pertarungan politik.

Konsekuensi-konsekuensi politik ini dibaca oleh partai-partai politik  dan mereka semakin gencar mempromosikan pentingnya memilih kandidat yang sudah “berbuat sesuatu” untuk daerah. Sebaliknya, partai politik yang mendukung kandidat yang selama ini “merantau” membuat semacam counter hegemony dan memproduksi wacana lain atau isu lain yang dianggap lebih strategis. Misalnya membuat terobosan-terobosan baru di bidang birokrasi, penguatan kapasitas UKM, menggagas terobosan baru di bidang pendidikan sambil mempersoalkan kualitas kandidat yang dianggap lebih banyak celanya – khusus terkait kebijakannya, ketimbang kualitasnya, sekalipun kandidat itu tinggal di daerah dan menduduki posisi penting di daerah.

Pertarungan wacana ini walaupun pada akhirnya sering dimenangkan oleh kandidat yang “sudah buat sesuatu” untuk daerah, tetapi cukup menciptakan dinamika dalam masyarakat. Kemenangan ini menjadi salah satu indikator juga bahwa jumlah pemilih untuk pemimpin yang dianggap “sudah buat sesuatu” masih lebih tinggi ketimbang karena ada gagasan segar yang ditawarkan.

Jebakan Kuantifikasi Pembangunan Fisik

Konteks politik di daerah dengan kalkulasi logis seperti ini bisa menjadi jebakan tersendiri, baik bagi masyarakat maupun bagi kandidat atau mereka yang saat ini menduduki posisi sebagai kepala daerah. Saya menyebutnya jebakan kuantifikasi pembangunan fisik. Jebakan ini terjadi justru ketika keterlibatan, keberpihakan dan pemberdayaan, di samping hasil karya fisik, kemudian direduksi secara bersamaan ke dalam perhitungan jumlah karya fisik yang sudah dibangun. Artinya keterlibatan, keberpihakan dan pemberdayaan pun kemudian dipertanyakan “buktinya”  dalam karya fisik.

Lebih jauh lagi, publik tidak mempunyai kriterium atau alat ukur untuk menilai kualitas bangunan yang fisik yang dihasilkan. Jadi pada satu sisi, aspek terkait kualitas dinilai dari sisi kuantitas, dan pada lain sisi, publik tidak memiliki alat ukur untuk menilai kualitas suatu karya. Ibarat pasar dengan hukum permintaan dan penawaran, baik masyarakat, kandidat, maupun kepala daerah terjebak dalam lingkaran ini.

Dampaknya adalah bahwa pertama masyarakat akan menjadi resisten, sulit membuka diri terhadap gagasan baru atau ide-ide baru karena orang yang membawa ide-ide baru itu dianggap belum berbuat apa-apa untuk daerah. Jadi semua gagasan baru itu akan luluhlantakkan di dalam pertanyaan, orang ini “sudah buat apa”? Hal ini kita harapkan tidak merembes keluar dari perebutan kekuasaan dan masuk   aspek-aspek lain di masyarakat.

Kedua, para kandidat berlomba-lomba menyumbang bagi masyarakat untuk pembangunan fisik, jadi dana dikucurkan. Masyarakat mulai menghitung, kandidat mana yang punya banyak duit.

Ketiga, para kepala daerah yang hendak maju lagi pada putaran pilkada berikutnya, berusaha membangun sebanyak mungkin bangunan sambil meninggalkan kesan wah tanpa mempertimbangkan aspek kemendesakan, fungsi dan perawatan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas bangunan kadang bukan menjadi prioritas utama.

Point yang ketiga ini terkait erat dengan konsep kepemimpinan yang dibatasi oleh usia kerja (5 tahun) tanpa mempertimbangkan daerah itu 20 atau 30 tahun mendatang.

Keempat, masyarakat terjebak pada pola pikir bahwa pembangunan fisik yang dihasilkan kepala daerah sebagai buah dari kebaikan kepala daerah (person) dan bukan sebagai hak yang harus mereka tuntut.

Beberapa Gagasan Baru

Terkait dampak-dampak ini, saya menganjurkan beberapa hal. Pertama, masyarakat perlu untuk selalu mendapat update informasi terkait hak-hak yang harus mereka peroleh. Dan hal ini menjadi ukuran untuk menilai kandidat yang akan mereka pilih. Untuk itu, perlu ada kerja sama antara pemerintah, media massa dan lembaga-lembaga ilmiah untuk selalu menyosialisasikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian, konsep terkait “kebaikan” pimpinan digeser menjadi konsep tentang “hak” masyarakat.

Kedua, masyarakat perlu mendapat informasi terkait standarisasi suatu bangunan fisik untuk mengukur kemendesakan, fungsi, perawatan dan kualitas bangunan. Lembaga-lembaga yang memiliki kualifikasi terkait kajian bidang ini harus diberi ruang untuk membuat kajian dan penilaian, berikut menyosialisasikan kepada publik.

Hal ini penting agar publik memiliki basis untuk menilai visi besar seorang pemimpin, apakah hanya untuk target waktu tertentu atau untuk masyarakat dalam rentang waktu yang panjang?

Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan, seperti kampus-kampus yang di dalamnya ada para pendidik hendaknya tidak menjadi partisan terhadap kandidat tertentu tetapi menjadi wadah, tempat untuk menggodok gagasan-gagasan para kandidat sambil mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka. Hasil pertimbangan mereka sangat berguna bagi masyarakat dalam membuat keputusan politik.

Keempat, partai politik hendaknya tidak meloloskan kandidatnya hanya karena perhitungan jumlah duit yang masuk ke partai, tetapi pada kualitas kandidat.

Kelima, untuk mencairkan ‘kebekuan’  akan adanya resistensi terhadap gagasan baru, diskusi  harus terus digalakkan dan kita harapkan munculnya lembaga independen yang berkonsentrasi terhadap kinerja pemerintah.*** (Flores Pos, 2 Agustus 2017)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s