SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN JOKOWI

Seorang ODGJ di Kabupaten Sikka yang terpasung sejak 4 tahun lalu.

“Malang Benar Hidup Orang dengan Gangguan Jiwa
di Negeri Kita”

Salam jumpa Bapak Presiden. Semoga saya menjumpai Bapak Presiden dalam keadaan baik-baik saja: sehat dan gembira, sebagaimana keadaan saya juga saat menuangkan isi hati dan pikiran saya (rakyatmu) dalam bentuk surat sederhana ini.

O ya, salam kenal Bapak Presiden. Saya, rakyatmu, Avent Saur, usia 35 tahun. Saya tinggal di Ende, tempat pendiri bangsa kita, Presiden Soekarno, menyimpan secara rapi Pancasila dalam wadah nurani dan akal budinya. Tepatnya, saya berdiam di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehari-hari, saya bekerja sebagai redaktur di media massa lokal, Flores Pos. Sejak tahun 2014, saya coba secara pribadi sambil mengajak beberapa kawan untuk dengan spontan menaruh kepedulian terhadap sesama rakyat Republik ini khususnya yang mengalami gangguan jiwa.

Bermula dari keprihatinan yang mendalam terhadap seorang dengan gangguan jiwa yang dipasung secara mengerikan (foto terlampir) oleh orang sekampungnya, saya coba mendatakan orang dengan gangguan jiwa di Kota Ende dan sekitarnya.

Nah bersamaan dengan banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang terdata yang notabene bertahun-tahun tidak dipedulikan pengabdi Republik ini di daerah, ada sekian banyak kawan yang ambil bagian menaruh kepedulian.

Melihat keadaan itu, saya mengumpulkan beberapa kawan yang memiliki kepedulian yang sama untuk membentuk sebuah wadah sosial kemanusiaan yang amat kecil dan sederhana. Nama wadah itu, Kelompok Kasih Insanis (KKI) Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa. Wadah ini kami bentuk pada 25 Februari 2016. Baru setahun (lebih) jagung usianya.

Anggota KKI kini kurang lebih berjumlah 300-an orang, tersebar di seantero Tanah Air, juga di luar negeri. Bersama-sama kami coba berkeroyok semampu kami untuk mewujudkan hakikat sosial kemanusiaan kami yang sudah tertanam secara mendalam oleh Pencipta yang Maha Esa pada diri kami.

Sudah 300-an orang dengan gangguan jiwa yang telah kami datakan dan kami sentuh. Mereka berada di Ende dan beberapa kabupaten di Pulau Flores dan Pulau Lembata. Booklet Profile KKI, saya lampirkan buat Bapak. Saya juga melampirkan buat Bapak sebuah buku yang berisi kisah perjuangan KKI berjudul “Belum Kalah” yang baru diluncurkan 7 Oktober 2017 dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Oktober 2017.

MENGAPA MENULIS SURAT INI?

Rasanya, saya mungkin agak emosional. Maaf, bahkan mengebu-gebu, ketika memutuskan harus menulis surat ini kepada Bapak. Rasa itu timbul bukan semata-mata karena Republik ini memberikan ruang kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi termasuk suara dari orang-orang yang tidak mampu bersuara, melainkan terutama karena saya merasa memiliki Presiden di Republik ini.

Bapak adalah Presiden saya dan Presiden dari ratusan atau bahkan jutaan orang dengan gangguan jiwa yang menyebar di seantero negeri ini. Presiden milik semua rakyat.

Lebih jauh, rasa emosional itu menyembul khususnya pada saat saya menonton sebuah video di media sosial Facebook, yang berisi kekerasan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap seorang dengan gangguan jiwa di luar pagar Istana Kepresidenan. Yang menyertai video itu adalah sebuah berita yang dimuat dalam sebuah media online.

Berikut saya mengutip seluruh isi berita itu.

“Nekat telanjang di depan Istana Merdeka, pria diduga mengalami gangguan jiwa diamankan Paspampres.”

“Pria berinisial B asal Cengkareng yang masuk ke Istana Merdeka tanpa busana diduga mengalami gangguan jiwa. Pasukan Pengamanan Presiden mengamankan B sekitar pukul 07.00 WIB, Senin (28/8/2017).

Motifnya, agar diperkenankan melangsungkan pernikahan di Kantor Presiden Joko Widodo tersebut. Saat ini, B telah diamankan di ruang piket Paspampres. Ia tengah dimintai keterangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menerangkan, saat diinterogasi, B berbicara ngawur, termasuk saat ditanya perihal kendaraan yang digunakan saat menyambangi istana.

 “Wah itu orangnya tidak bisa jawab ya. Ngalor ngidul tidak jelas,” ujar Argo saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/8/2017).

Dari kasat mata, ucap Argo, B mengalami gangguan jiwa. Tetapi untuk membuktikannya, polisi akan memanggil dokter jiwa.

“Ini sedang kami koordinasikan dengan dokter jiwa,” ujar Argo.
Sesuatu Pasal 44 KUHP (1), jika B mengalami gangguan jiwa, maka proses tersebut tidak dilanjutkan. Pasal itu berbunyi bahwa “tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

“Namanya orang gila, masa dipidana,” ujar Argo.
Paspampres tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Gambir untuk melakukan pemeriksaan. (
TribunBali.com, Jakarta).

Bapak Presiden yang baik. Berita ini terasa cukup manis. Orang gangguan jiwa diamankan, diajak bicara dan direncanakan check up oleh dokter jiwa, sekalipun tanpa dokter pun (aspek medis), kita bisa mengenalnya secara sosial bahwa ia mengalami gangguan jiwa (bicara tak nyambung, telanjang di ruang publik, menaiki pagar).

Namun dalam video itu, tampaknya tak sedikit pun manis. Ia ditarik dan diinjak-injak. Demikianlah cara Paspampres mengamankan sesamanya, ya mengamankan dengan cara yang tidak berperikemanusiaan, yang merendahkan martabat orang dengan gangguan jiwa.

Terus terang, Bapak, setelah menonton video tersebut, nurani saya teriris. Semalam-malaman saya tidak bisa menjemput pagi dalam tidur nyenyak. Mengapa? Saya mungkin salah menduga bahwa di lingkungan sekitar istana negara kita ini, martabat manusia itu dihargai sedapat mungkin. Padahal tidak, sekurang-kurangnya dalam konteks kekerasan di video itu.

Nah saya pun menjadi cukup paham bahwa kalau di Istana Negara kita ini terjadi perendahan martabat manusia, maka apalagi di pelosok-pelosok negeri yang luas ini.

Di Flores, NTT, khususnya di Ende dan beberapa kabupaten tetangga, kekerasan seperti itu terjadi sekian kali. Pemasungan sadis dengan memakai kayu pada dua kaki orang dengan gangguan jiwa kemudian dibiarkan di kebun atau di luar rumah dengan pondok tak beratap dan berdinding, perantaian baja pada kaki semacam mengikat binatang, pembakaran hidup-hidup atas orang dengan gangguan jiwa di jalan umum, penyerempetan orang dengan gangguan jiwa di jalan umum hingga tewas, sudah menjadi hal biasa di bumi Flores.

Belum terhitung yang berkeliaran di jalan-jalan umum tanpa tahu arah dan tujuan. Mereka juga berkeliaran setiap hari di depan rumah jabatan bupati dan wakil bupati, lalu diusir dengan kejam oleh polisi pamong praja yang loyal duduk di pos jaga rujab. Padahal rujab itu adalah rumah rakyat.

Makanya, saya tegas mengatakan bahwa “malang benar hidup orang dengan gangguan jiwa di negeri kita ini, Bapak”. Sungguh malang! Dan karena itu, di hadapan orang dengan gangguan jiwa rasanya Republik ini sialan betul, bukan?

Bapak, apakah boleh “kunjungan tak sopan” seorang dengan gangguan jiwa ke Istana Bapak dibaca sebagai sebuah kunjungan yang mewakili sekian banyak orang dengan gangguan jiwa yang tersebar di seluruh pelosok negeri? Bolehkah Bapak?

Mereka semua tidak bisa bersuara. Kalau pun bersuara, isi suaranya diabaikan. Makanya lidah saya dipinjam untuk memperdengarkan suara mereka. “Mereka tidak pernah merasa membutuhkan siapa-siapa. Kitalah yang mesti memahami bahwa mereka membutuhkan kita dan kita dibutuhkan oleh mereka.”

Begitulah secara singkat saya memahami orang dengan gangguan jiwa secara sosial. Maka wujud kepedulian itu coba kami alamatkan kepada mereka sebagaimana saya informasikan tadi tentang kelompok sosial kemanusiaan, KKI itu.

KEADAAN ODGJ KITA

Bapak, saya coba sedikit memberikan gambaran (analisis) tentang keadaan orang dengan gangguan jiwa kita. Bahwasanya, apa yang disebut stigma (pandangan negatif) dan perlakuan negatif terhadap mereka sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka.

Stigma dan tindakan negatif ini mencakup pelbagai aspek kehidupan mereka.

Pertama, sosial-budaya. Ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, keluarga memang mencari solusi seperti mengobati sekadarnya (a la tradisional), juga mendatangkan dukun dan pendoa. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka orang dengan gangguan jiwa dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan umum.

Juga kalau tidak bisa dikendalikan apalagi berpontesi merugikan orang lain dan keluarga, maka ia dipasung, bahkan dipasung di luar rumah, di pondok, atau tempat seperti kandang binatang.

Setelah semua usaha itu, keluarga merasa bahwa biarkan ia sembuh dengan sendirinya entah kapan, atau bahkan biarkan ia mati dalam keadaan demikian.

Keluarga dan masyarakat tidak memperhatikan dia, dan malah ia diganggu, ditertawai, dilempari dan diolok-olok (dipermainkan) bahkan dibakar. Sudah tidak memperhatikan, malah kita menambah penderitannya. Ini sadis, Bapak! Sebuah kehidupan sosial yang sakit.

Kedua, politik. Tanggung jawab sosial negara terhadap orang dengan gangguan jiwa sangat memprihatinkan.

  • Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang beberapa kali Bapak kunjungi, memiliki tiga dokter jiwa. Hanya tiga, Bapak! Satu orang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) WZ Yohanes Kupang, satu orang di RSUD SK Lerik Kota Kupang. Satu orang lagi di Rumah Sakit Dedari Kupang (ia juga bekerja di Rumah Sakit Siloam Kupang).

Pada semua RSUD di 21 kabupaten di NTT ini tidak ada dokter jiwa, tidak ada perawat jiwa, tidak ada poli jiwa, bahkan tidak ada obat khusus untuk pasien gangguan jiwa (?). Sejak Mei 2017, di Ende baru ada obat untuk pasien dengan gangguan jiwa.

Di NTT ini, Bapak, hanya ada satu rumah sakit jiwa. Itu di Kupang, Ibu Kota Provinsi, diresmikan 30 Mei 2017. Rumah sakit itu mulai dibangun sejak 2017. Kalau boleh Bapak tahu, pembangunan rumah sakit jiwa itu berbau dugaan korupsi, tetapi hingga kini mandek di Kejaksaan Tinggi NTT, entah sampai kapan bau itu mengengat dalam hidup rakyat Republik ini. Dan berita terbaru, sejak Mei itu, RSJ di NTT itu belum digunakan sekalipun direktur dan paramedis terus berkantor dan bergaji.

  • Di NTT tidak ada panti rehabilitasi jiwa milik pemerintah, Bapak. Di Ruteng (Ibu Kota Kabupaten Manggarai, Flores) dan di Maumere (Ibu Kota Kabupaten Sikka, Flores), ada panti rehabilitasi jiwa. Keduanya milik swasta yakni biarawati Katolik CIJ dan biarawan Katolik Caritas. Pada dinas sosial dan dinas kesehatan di setiap kabupaten, tidak ada anggaran khusus untuk perawatan dan pengobatan orang dengan gangguan jiwa.
  • Pada level nasional, ada Undang-Undang Nomor 18 tentang Kesehatan Jiwa yang disahkan pada Juni 2014 lalu. Provinsi yang sudah menjabarkan undang-undang itu ke dalam peraturan daerah mungkin hanya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, mungkin juga Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
  • Pada level nasional juga, Kementerian Sosial Republik Indonesia hanya memiliki beberapa panti rehabilitasi jiwa, salah satunya di Sukabumi. Panti di Sukabumi ini diperuntukkan bagi orang dengan gangguan jiwa di wilayah Indonesia Timur. Bayangkan saja, Bapak, panti rehabilitasi jiwa untuk masyarakat Indonesia Timur berada di Jawa Barat. Orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari Ende, dikirim Dinas Sosial Kabupaten Ende (bekerja sama dengan KKI) berjumlah 5 orang.
  • Sebagaimana Bapak tahu, pada tahun 2015 lalu, Kementerian Sosial Republik Indonesia mencanangkan program bebas pasung sampai tahun 2017. Sejauh mana program ini dijalankan oleh dinas sosial di provinsi dan 21 kabupaten di wilayah kita? Belum terwujud, sama sekali belum. Di Ende, dinas sosial hanya memiliki program “mendatakan orang dengan gangguan jiwa”.

Jadi dari sisi politik, orang dengan gangguan jiwa dipinggirkan, dialienasi, diabaikan.

Ketiga, kesehatan dan ekonomi. Karena aspek politik diabaikan, maka demikian juga aspek kesehatan. Orang dengan gangguan jiwa dibiarkan sakit entah hingga kapan, bahkan hingga ajal mereka. Mereka tidak memiliki jaminan ekonomi, makan apa adanya entah kotor atau bersih yang terpenting ada makanan, yang terpenting ada minuman.

Mereka juga tidak memikirkan masa depan, Bapak. Mereka hidup pada masa kini atau masa sekarang. Mereka tidur di mana saja, tanpa bisa membedakan baik atau buruk bagi kesehatan.

Keempat, religius. Panti rehabilitasi jiwa di Ruteng dan Maumere dengan kapasitas terbatas dibangun oleh kongregasi religius Katolik yang tentu didukung oleh Gereja lokal. Saya kurang tahu bagaimana para tokoh agama Islam di Flores mengambil langkah sosial untuk mengatasi persoalan orang dengan gangguan jiwa. Sejauh ini, orang dengan gangguan jiwa yang coba kami pedulikan itu berlatar belakang aneka agama.

TIPISNYA KEPEDULIAN PENGABDI NEGARA KITA

Bapak, saya ingin kasih tahu satu hal lagi. Sudah jelas kiranya alienasi orang dengan gangguan jiwa dari sisi politik, perihal kebijakan publik.

Pernah suatu waktu, sisi politik itu coba ditunjukkan oleh pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan setempat melalui kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa dan sosialisasi tentang panti milik kementerian sosial. Saya diikutkan dalam dua kegiatan itu.

Tuan sosialisasi dan peserta berbicara banyak hal tentang orang dengan gangguan jiwa, termasuk kesulitan ekonomi mereka. Dari sisi saya sebagai pegiata sosial kemanusiaan orang dengan gangguan jiwa, terungkap betapa beratnya beban saya dalam membiayai perawatan di panti swasta di Flores. Kami semua berekspresi belas kasih dan tampak ingin segera meringankan beban itu. Merespons ekspresi tuan dan peserta sosialisasi, betapa senangnya hati saya. Senang sekali.

Namun ekspresi belas kasih itu tidak diikuti dengan aksi nyata yang senyata-nyatanya. Ini sial pertama yang sangat menusuk hati dan akal saya saat itu.

Usai sosialisasi, kami semua dalam ruang sosialisasi itu dipanggil untuk menghadap panitia guna memberikan paraf di atas kertas berkolom. “Untuk apa?” Begitu tanya saya spontan. “Untuk ambil uang duduk dan uang bensin,” jawab beberapa peserta kompak. Panitia tersenyum simpul.

Betapa kagetnya saya mendengar jawaban itu. Saya duduk demi nasib orang dengan gangguan jiwa, kemudian dibayar mahal? Saya mendapat makan siang, juga minuman. Rasanya itu sudah sangat cukup.

Ada pun kegiatan itu diikuti oleh para pengawai di lingkup pemerintahan setempat. Dan sosialisasi dilakukan pada jam efektif kerja, pukul 09.00 sampai 13.00 Wita. Mereka semua digaji oleh negara, bukan? Masa mereka justru mendapat uang duduk dan uang bensin?

Kalau dijumlahkan semuanya, maka uang itu bisa membayar biaya perawatan lima orang dengan gangguan jiwa di panti. Luar biasa, bukan?

Kejam benar pengabdi negara ini. Membicarakan nasib orang dengan gangguan jiwa dengan pelbagai persoalan yang mendera mereka, malah para pembicara alias pengabdi negaralah yang mendapat rejekinya.

Dari sisi sistem, itu uang halal. Tetapi dari sisi moral kemanusiaan, Bapak, itu uang haram. Maka mendapatkan uang itu adalah sebuah sukacita palsu di atas penderitaan orang dengan gangguan jiwa. Kalau dibayang-bayangkan, itu tidak berbeda jauh dengan kekerasan Paspampres di luar tembok istana Bapak itu.

KATA AKHIR

Agak panjang surat ini, Bapak. Mungkin melelahkan Bapak saat membacanya. Maaf ya!

Betapa saya harap, kemalangan yang sebenar-benarnya terjadi pada hidup orang dengan gangguan jiwa di negeri ini sesegera mungkin terurai sudah.

Sambil mengharapkan balasan surat ini entah secara pribadi atau publik melalui kebijakan atau imbauan Bapak kepada pelbagai pihak terkait, dan sambil mengucapkan salam semangat dalam menjalankan pengabdian Bapak sebagai pengatur tertinggi di Republik ini, saya juga menyalami Bapak “Selamat merayakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober 2017.”

Salam dari Ende, Kota Pancasila. Terima kasih. Sekian.

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober 2017

Nomor Kontak/Wa: 085238960323 (Avent Saur)

 

Hormat Saya

Avent Saur

 

Tembusan Surat Ini Dikirim kepada:

  1. Yth. Wakil Presiden Yusuf Kalla
  2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani
  3. Yth. Menteri Kesehatan Nila Moeloek
  4. Yth. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
  5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya
  6. Media Massa
  7. Arsip
Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in ASPIRASI and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s