Pengadilan Perintahkan Polisi Proses Kasus Gratifikasi DPRD Ende

Kantor DPRD Ende, Flores, NTT

  • Gratifikasi 7 Oknum di DPRD Ende

Oleh Willy Aran

Ende, Flores Pos — Pengadilan Negeri (PN) Ende selama satu pekan terakhir menangani sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh masyarakat melalui Gerakan Rakyat Anti Korupsi Flores Lembata (Gertak Florata) terhadap institusi Kepolisian Resor Ende yang secara sepihak menghentikan proses hukum kasus dugaan gratifikasi atau suap yang melibatkan 7 oknum di DPRD Ende.

Titus M Tibo

Pengadilan Negeri Ende melalui putusan pengadilan nomor 2/Pid pra/2018/PN.END pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Ende, Senin (26/3),siang memerintahkan polisi (termohon) untuk melanjutkan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi atau kasus gratifikasi yang telah dihentikan tersebut.

Humas Pengadilan Negeri Ende, Yunus D Sekeliling, usai sidang kepada wartawan di Pengadilan Negeri Ende mengatakan bahwa dalam putusan sidang praperadilan ini mengatakan, putusan sidang praperadilan ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende mengabulkan sebagian permohonan praperadilan dari pemohon.

Pengadilan juga memutuskan bahwa tindakan penghentian perkara tersebut oleh pihak termohon yakni Polres Ende terkait dengan tindakan pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan pembiaran terhadap suatu tindakan pidana. Oleh karena itu, penghentian penyelidikan kasus tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Yunus D Sekeliling juga mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende terkait dengan gugatan tersebut adalah bahwa Pengadilan Negeri Ende memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara dugaan tindakan pidana korupsi sebagaimana yang dicatat dalam laporan informasi nomor Li/06/x/2015 reskrim tanggal 5 Oktober 2015 dan surat perintah penyelidikan nomor sprin-lidik/09/x/2015 tanggal 16 oktober 2015.

“Dengan keputusan ini, maka termohon wajib menjalankan perintah pengadilan untuk melanjutkan proses hukum kasus tersebut.  Ini perintah pengadilan, maka wajib dilaksanakan oleh termohon”, katanya.

Perbuatan Melanggar Hukum

Kuasa Hukum Gertak atau pihak pemohon, Titus M Tibo usai sidang praperadilan mengatakan bahwa dengan dikabulkan permohonan ini membuktikan bahwa perbuatan 7 oknum DPRD Ende ini melanggar hukum. Pihaknya sebagai kuasa hukum pemohon mengharapkan agar termohon menjalankan perintah pengadilan atau melanjutkan proses hukum dugaan kasus tersebut.

Menurutnya, dalam putusan tersebut sebagian gugatan pemohon dikabulkan, sementara sebagian gugatan lainnya dari pemohon tidak diterima atau tidak dikabulkan yakni terkait dengan kerugian materil.

“Dengan putusan ini, termohon dalam hal ini Polres Ende menjalankan perintah pengadilan untuk melanjutkan proses hukum kasus dugaan korupsi  ini. Penghentian penyelidikan kasus ini tidak berlasan menurut hukum, maka wajib untuk dilanjutkan. Kita juga memberikan apresiasi kepada hakim yang telah memutuskan sidang gugatan ini,” katanya.

Sidang putusan gugatan praperadilan dengan hakim tunggal, Yuniar Yudha Himawan, berlangsung kurang lebih satu jam. Dalam Pembacaan Amar Putusan Hakim, Himawan menyebut nama-nama oknum DPRD Ende yang diduga menerima Uang Perjalanan Dinas dari Dirut PDAM Ende.

Nama anggota DPRD Ende yang diduga menerima Uang Perjalanan Dinas tersebut, antara lain Herman Yosef Wadhi (Ketua DPRD Ende), Oktavianus Moa Mesi, John Pela, Orba K Ima, Sabri Indra Dewa, Kadir Hasan Misa Basa dan Fransiskus Taso (Wakil Ketua DPRD Ende).

Hakim menyebutkan bahwa tujuh oknum DPRD Ende ini menerima uang dengan nominal berbeda dan proses pengembaliannya juga berbeda.  Ada yang mengembalikan pada tahun 2015 dan ada yang kembalikan pada tahun 2017.

“No Comment”

Kasat Reskrim Polres Ende, Iptu Sujud Alif yang dikonfirmasi wartawan terkait dengan putusan sidang praperadilan tidak memberikan jawaban. Kepada  wartawan Kasat Reskrim Ende hanya menyampaikan no comment.

Dalam sidang putusan ini, pihak pemohon dalam ini Gertak Florata diwakili oleh kuasa hukum, antara lain Titus M Tibo, Maximus P Rerha, Mickael OL Prambasa dan Nikolaus Buka. Sementara pihak termohon diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Ende, Iptu Sujud Alif dan beberapa anggota Reskrim Polres Ende.*** (Flores Pos, 27 Maret 2018)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s