Sekolah Primadona dan Gereja

  • Mahal, Elitisme dan Diskriminasi

Oleh Louis Jawa

Seorang teman dan rekan guru, Geradus Kuma Apeutung, dari SMPN 3 Wulanggitang, Desa Hewa, Kabupaten Flores Timur, mengepos status di media sosial Facebook, sebuah status yang tajam, kritis dan menohok budi dan hati.

“Pendidikan yang Baik dan Bermutu, Haruskah Mahal dan Elitis? Pengumuman hasil UN SMA dan sederajat menyisakan wacana dan gugatan. Pangkal soalnya adalah peringkat atas (10 besar) kelulusan untuk NTT didominasi sekolah swasta yang dikelola lembaga agama (Gereja).”

“Sekolah-sekolah yang dikelola institusi agama (Gereja) selama ini sudah dikenal luas sebagai sekolah unggulan. Sebagai sekolah unggulan, tentu biayanya tidak murah. Karena berbiaya mahal, sekolah ini hanya bisa dinikmati anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke atas.”

“Hanya kelompok elite yang sanggup menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan seperti ini. Kasarnya, orang miskin dilarang sekolah di sekolah unggulan ini.”

“Terlepas dari gugatan kita kepada pemerintah yang mempunyai kewajiban memberikan layanan pendidikan yang baik dan bermutu, bila sedikit nakal, kita boleh bertanya, bukankah agama (Gereja) juga memiliki tugas untuk mencerdaskan (menyelamatkan dalam konsep agama) umatnya?”

“Sederhananya adalah bisakah lembaga agama (Gereja) menyelenggarakan pendidikan yang murah (dan berkualitas) sehingga anak-anak dari seluruh (tidak hanya golongan elite) umat boleh mengenyam pendidikan di sana?”

Ada dua hal menarik yang boleh disimak dalam catatan kritis Geradus. Pertama, pengakuan pada prestasi hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA yang diraih oleh sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah yang dikelola oleh institusi agama (Gereja). Ada prestasi luar biasa yang mengagumkan, ketika mereka mendominasi peringkat 10 besar UNBK 2018.

Kedua, harapan yang luar biasa agar kecerdasan anak-anak NTT tidak hanya menjadi milik segelintir pelajar semata, yang sanggup menimba ilmu pengetahuan di sejumlah sekolah-sekolah unggulan milik institusi agama.

Gereja, demikian disorot secara tajam, mesti membuktikan betapa pendidikan yang berkualitas dan berkarakter juga harus bisa dinikmati oleh anak-anak bangsa yang juga menjadi anggota jemaatnya sendiri. Sungguh menyedihkan bila pendidikan yang berkualitas hanya dinikmati oleh orang yang memiliki uang, dengannya sekolah milik Gereja menjadi elitis, eksklusif dan diskriminatif.

Bahaya Elitisme Pendidikan

Dalam sebuah lokakarya nasional tentang pendidikan di Ende, Flores, tahun 2015, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Pastor Darmin Mbula pernah memberikan sebuah catatan kritis tentang pendidikan.

“Kanibalisasi pendidikan ini sebenarnya sebuah proses sistematis dan terstruktur, ketika kebijakan pendidikan nasional hanya mengizinkan  20 persen anak pintar dari pada orang miskin yang boleh masuk sekolah berkelas dunia, selebihnya masuk sekolah kandang ayam.”

Fakta ini sebenarnya telah diungkapkan secara kasat mata oleh Tim Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Darurat Pendidikan, Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Hak di Indonesia, Jakarta 2012. Disimpulkan bahwa pendidikan bergerak ke arah ketidakadilan sosial, pendidikan tidak memerdekakan atau membebaskan manusia. Pendidikan telah membelenggu kemerdekaan anak anak manusia.

Tragisnya, kaum miskin tidak lagi percaya pada pendidikan. Mereka kehilangan harapan akan pendidikan sebab pendidikan tidak mampu menjawab masalah kemiskinan yang mereka hadapi.

Banyak anak yang lulus SD, SMP dan SMA terpaksa harus menjadi kuli kasar di perusahaan-perusahaan asing baik di dalam maupun luar negeri, membuat mereka kehilangan asa akan masa depan yang merdeka, damai dan adil makmur.

Masyarakat miskin sudah banyak kehilangan kepercayaan pada lembaga pendidikan di sekolah. Semakin mahalnya sekolah yang berkualitas membuat anak-anak dari keluarga miskin tak sanggup lagi untuk membiayai anak anak sekolah. Pendidikan semakin terasing dari komunitas masyarakat setempat.

Optimisme dan Idealisme Mutu

Di tengah pujian dan apresiasi atas prestasi UN, ternyata sejumlah pemerhati dan pelaku dunia pendidikan pun mengajukan kritik dan idealisme perbandingan yang wajar. Sungguh amat disesalkan memang ketika pemangku kebijakan dalam dunia pendidikan, baik pada instansi pemerintahan maupun institusi agama, mulai membuat kajian kritis, perbandingan dan bahkan mungkin kebijakan mutasi.

Nah apakah pantas membandingkan sekolah dengan tradisi dan identitas yang kokoh dengan sekolah-sekolah yang ‘merayap’ tanpa kepastian. Apakah pantas membandingkan sekolah dalam investasi dana yang besar dengan sekolah yang terbatas dalam kemampuan finansialnya?

Media online, Tribunnews.com, 3 Mei 2018 menurunkan berita berjudul Alasan Tidak Dibuat Peringkat UN secara Nasional. Isinya, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Aloysius Min, menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah pusat tidak membuat peringkat berdasarkan hasil ujian secara nasional.

“Ada daerah yang memiliki nilai dengan selisih sangat tipis dengan daerah lain. Akhirnya saling tuding daerah mana yang terbaik. Pemerintah pusat tak mau seperti ini.”

“Walaupun tidak dibuat peringkat secara nasional, pemerintah pusat tetap akan membuat pemetaan hasil nilai di setiap daerah. Kemudian, dari pemetaan ini akan diketahui perihal hasil ujian suatu daerah dengan daerah lain.”

Hasil yang telah diraih oleh semua satuan pendidikan (Satdik) menjadi bagian refleksi yang tiada henti-hentinya. Momen refleksi dan introspeksi diri hendaknya menjadi gerakan pembaruan yang terus-menerus diperjuangkan.

Restorasi pendidikan kita dimulai dari pendidik dan peserta didik itu sendiri. Tidak ada gunanya untuk membentengi diri sekuat mungkin lantas enggan mengubah sistem persekolahan yang bobrok.

Dalam praksis pendidikan, kita juga menemukan mentalitas guru yang hanya suka menebar gosip dan enggan meningkatkan kualitas guru pembelajar. Guru lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan mengabaikan proses belajar mengajar di kelas, proses pendampingan pelajar dan proses penguatan karakter pelajar itu sendiri.

Pemerintah dengan sejumlah regulasinya sudah mengatur pemerataan jumlah murid di setiap zona. Sistem zonasi yang diterapkan pada 2017 diharapkan bisa membantu pendidik untuk lebih fokus meningkatkan kualitas sekolahnya.

Prestasi yang diraih oleh sekolah unggulan dengan investasi biaya yang tidak murah, sesungguhnya menggambarkan sebuah proses pendidikan yang ideal. Seminari, misalnya sudah unggul dari input siswa cerdas dengan proses kehidupan yang intens selama empat sampai enam tahun. Pantaslah bila output maksimal.

Hal ini tentu bertolakbelakang dengan realitas sekolah pada umumnya, pelajar dari beragam SMP dengan proses yang cukup massal, namun dengan hasil yang maksimal. Karena itu, tradisi kedisiplinan, ketekunan dan kreativitas harus menjadi identitas sekolah pada umumnya. Pertanyaan paling penting, apakah sekolah lain siap untuk hidup dalam tradisi ini?

Louis Jawa, Alumnus Seminari Pius XII Kisol, Manggarai Timur, Flores

Saya sangat terkesan dengan pernyataan Pastor Eduardus Sateng Tanis, Kepala SMA Seminari Pius XII Kisol (Flores Pos , 2 Mei 2018) yang menekankan orientasi pada proses kecerdasan yang berkelanjutan, dan tidak semata mengejar hasil. Betapa hasil UNBK Seminari Kisol bukanlah tujuan melainkan sarana yang tepat untuk terus mengembangkan kualitas kecerdasan.

Berhadapan dengan ide ini, sayapun membangun tesis betapa pendidikan mesti berproses dengan baik dan benar. Setiap sekolah harus memiliki investasi, tradisi dan identitas yang berkualitas, entah itu sekolah milik Gereja atau sekolah negeri.*** (Opini, Flores Pos, 16 Mei 2018)

Baca tanggapan: Idealis dalam Mutu, Populis dalam Pelayanan

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s