Tanggung Jawab Sosial Negara

  • Nasib Korban Penggusuran
  • Bentara Flores Pos

Oleh Avent Saur

Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera

Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera

Ketika Bupati Ansar Rera memerintahkan aparatnya untuk menggusur rumah-rumah di tanah milik pemerintah, dan ketika Bupati Ansar tidak memperhatikan nasib korban, maka sebetulnya, Pemerintah Daerah Sikka sedang menampilkan diri sebagai pengejawantah liberalisme.

Mengapa? Dalam paham liberalisme yang muncul pada pertengahan abad ke-19, yang notabene ditolak oleh pelbagai negara, diusung (hanya) tiga tugas negara: memelihara keteraturan dalam masyarakat, menegakkan hukum dan membela warga terhadap ancaman dari luar. Melalui aksi penggusuran, Bupati Ansar Rera ingin hukum ditegakkan (tanah negara dijaga), dan Bupati Ansar Rera juga ingin warganya hidup teratur (tidak tinggal di tanah negara tanpa izin).

Paham liberalisme ditolak (dan hingga saat ini tidak ada negara yang menjadikan liberalisme sebagai sistem pemerintahan) karena paham itu meniadakan satu hal hakiki dan mulia yakni tanggung jawab sosial negara. Bahwasanya, negara tidak hanya memelihara keteraturan dan menegakkan hukum serta melindungi warga dari ancaman luar, melainkan terutama memberikan manfaat hakiki bagi kesejahteraan warganya terutama warga masyarakat yang lemah dan kurang berpendapatan, yang miskin dan sakit, yang cacat dan tua atau warga yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari keterlantaran dan keterasingan sosial.

Tanggung jawab sosial ini memiliki dasarnya dalam tujuan pendirian negara, yakni bahwa negara tidak didirikan untuk dirinya sendiri, tidak dibangun untuk para pemimpinnya, melainkan terutama untuk kesejahteraan seluruh warganya. Bahwasanya, oleh negara, seluruh warga harus dijamin dalam pelbagai aspek, dan harus dipastikan bahwa tidak ada warga yang diabaikan oleh negara seturut kebutuhan-kebutuhan nyata warga tersebut (solidaritas), dan tidak ada warga yang dibiarkan tidak berdaya (subsidiaritas).

Untuk maksud ini, ada dua hal yang mesti dipahami. Pertama, merencanakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau mengutamakan kesejahteraan orang-orang lemah hendaknya tidak sampai berpikir muluk bahwa semua warga akan mengalami kesamaan dalam pelbagai aspek sebagaimana pernah dianut paham negara sosialis (bukan negara sosial). Peduli terhadap nasib korban penggusuran (juga para pengungsi Rokatenda) tidak berarti menjadikan nasib mereka akan seperti nasib untung orang-orang Cina atau para pengusaha atau kontraktor, atau para pegawai negara atau pada akademisi atau politisi. Setidaknya, kebutuhan primer akan rumah dan makan, juga tanah dipenuhi oleh negara, lalu mereka diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri.

Kedua, tanggung jawab sosial adalah sesuatu yang hakiki dalam tugas negara. Mau tidak mau dan dalam konteks apa saja, negara harus mewujudkan tanggung jawab sosial tersebut. Untuk itu, adalah tidak benar, kalau tanggung jawab sosial itu diwujudkan setelah hati Bupati Sikka diketuk oleh kelompok-kelompok sosial atau para pegiat kemanusiaan seperti TRUK-F, PBH Nusra, dan para advokat (FP, 26/1), seolah-olah tanggung jawab sosial itu adalah karya karitatif (belas kasihan) negara.

Merunut kembali ke belakang, bisa dipastikan bahwa pendiri Negara Republik Indonesia memikirkan secara serius tentang tanggung jawab sosial ini, sehingga di dalam Pancasila sebagai dasar negara, terdapat butir-butir sosial tersebut: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam terang tanggung jawab sosial inilah, negara kita dinahkodai; atau dalam konteks daerah otonom, dalam terang tanggung jawab sosial inilah, Kabupaten Sikka diselenggarakan.

Rasanya, memang agak janggal, saat berkampanye, calon penguasa tampak sangat menyadari tanggung jawab sosial ini, tapi ketika menjadi penguasa, mereka tampak sangat tidak peduli. Kita berharap, pemerintah bukan cuma memperhatikan nasib korban penggusuran, melainkan juga tidak ada lagi penggusuran sewenang-wenang, tanpa berpikir panjang perihal konsekuensi selanjutnya.*** (Flores Pos, Selasa, 27 Januari 2015)

Baca juga: Bupati Ansar Berbohong?

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s